YLKI: Pembayaran Kredit Diringankan 3 Bulan

0
146

PALU — Ketua Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) Provinsi Sulteng, Salman Hadianto, meminta 7 lembaga pembiayaan (leasing) memberi keringanan pembayaran pada debitur. Mereka yang mendapatkan keringanan adalah debitur yang terdampak gempa di Kota Palu dan Kabupaten Sigi serta Donggala.

Keringanan yang dimaksud adalah keringanan pembayaran kewajiban plus bunga terhitung sejak Oktober 2018. Sejak keluarnya kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI untuk memberi keringanan kepada debitur di wilayah terdampak gempa. Dengan demikian katanya warga yang mempunyai kredit, bisa membayar kewajibannya pada Januari 2019.

”Kami berdialog pada 7 perusahaan leasing agar ada keringanan. Alhamdulilah, permintaan kami bersama warga debitur bisa diterima,” katanya pada diskusi yang digelar Kabar Sulteng Bangkit, bertajuk “Pemutihan Utang Korban Bencana, Mungkinkah?”, Senin 3 Desember 2018.

Menurut dia, sebelum bencana ada ribuan debitur di wilayah Palu, Sigi dan Donggala, yang mengkredit pembeliaan barang elektronik dan kendraan bermotor.

Permintaan itu, katanya, cukup realistis. Mengingat, ribuan debitur yang terdampak gempa, umumnya tidak bisa membayar kewajibannya. Baik karena kehilangan kepala keluarga sebagai tulang punggung ekonomi maupun rumahnya hancur atau perusahaan tempat mereka bekerja ludes disapu gempa, tsunami dan likuefaksi.

Lembaga pembiayaan dalam konteks kasus semacam ini, cenderung tidak menggunakan UU Perlindungan Konsumen. Mereka lebih condong ke UU OJK. Namun bagi Salman, dari kedua regulasi itu, muaranya adalah bagaimana kepentingan konsumen bisa dilindungi dengan baik.

Sebelumnya, Kepala Bagian Jasa Keuangan OJK Perwakilan Sulteng, Syaifudin Lahase, mengatakan, terkait kredit pascabencana, sebenarnya hal itu sudah dibahas di tingkat nasional. Salah satu rekomendasinya adalah penjadwalan ulang bagi kreditur di tiga wilayah terdampak gempa. Ada beberapa opsi yang bisa diambil, misalnya, penjadwalan ulang 3 hingga 6 bulan atau kredit usaha diberi keringanan hingga 3 tahun.

Oleh karena itu, sebelum ada keputusan dari Pemerintah Pusat, Syaifudin, meminta warga terdampak bencana untuk proaktif melapor apabila terlilit kredit macet. Salah satu yang akan direkomendasikan OJK adalah penjadwalan ulang masa pembayaran

Reporter : M Faiz Syafar
Editor: Yardin Hasan

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini