Validasi Data Pengungsi Belum Rampung

0
133

PALU — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah meminta pemerintah kota dan kabupaten untuk segera merampungkan validasi data warga terdampak bencana. Lambatnya proses pemutakhiran itu mengakibatkan belum ada data final seperti jumlah pengungsi.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulteng, Mohammad Hidayat, mengatakan, validasi data warga dilakukan secara lengkap dengan nama dan alamat. Pemutakhiran pun digelar berjenjang mulai dari tingkatan rukun tetangga, kelurahan atau desa, pemerintah kabupaten/kota kemudian divalidasi di tingkat provinsi.

Pemerintah provinsi sendiri sudah membentuk Pusat Data Informasi Bencana (Pusdatina) yang bertugas menampung dan memvalidasi data yang disetorkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Data yang telah divalidasi oleh Pusdatina, kemudian akan disajikan ke publik.

“Data tersebut akan menjadi acuan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan penanganan pengungsi,” kata Hidayat dalam siaran pers Humas Pemprov Sulteng, Rabu kemarin, 5 Desember 2018.

Menurut Sekda, validasi data tersebut penting agar tidak ada tumpang-tindih atau data ganda di kemudian hari. Data tersebut juga penting untuk mencukupi kebutuhan dasar dan pemulihan ke dépannya.

Saat ini, menurut Hidayat, masih banyak data dari tingkat kabupaten/kota yang terus dikoreksi.
“Perhitungan kembali jumlah pengungsi masih di tingkat kabupaten. Ini semua yang sedang dirampungkan,” katanya.

Kordinator Posko Sulteng Bergerak, Doni Moidady, menyayangkan lambannya kinerja pemerintah untuk memutakhirkan data pengungsi. Padahal saat ini telah memasuki bulan ketiga pascabencana gempa, tsunami dan likuefaksi 28 September lalu.

Menurut Doni, pemerintah seharusnya bisa bekerja lebih cepat. Sebab pemerintah memiliki logistik yang memadai dan struktur aparatur hingga paling bawah. “Dengan sumber daya manusia yang tersedia dan logistik yang cukup, seharusnya pemerintah bisa memoblisasi aparaturnya untuk bekerja lebih cepat,” kata Doni.

Belum tersedianya data pengungsi yang valid, telah berdampak pada sejumlah hal. Seperti distribusi bantuan logistik yang tidak merata, pasokan air yang terlambat serta kurangnya pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

“Posko kami masih sering menerima keluhan dari pengungsi yang kekurangan logistik dan lain-lain. Ini semua terkait data yang belum valid,” katanya.

Apalagi saat ini, pemerintah sedang dalam tahapan membangun hunian sementara (huntara). Menurut Doni, mustahil huntara bisa mencukupi kebutuhan pengungsi tanpa ditunjang data yang valid.

Penulis: Ika Ningtyas

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini