Tanggul Diwacanakan Atasi Banjir Rob Sirenja

0
289
ADUKAN ASPIRASI - Kunjungan perwakilan masyarakat dan pemuda Kecamatan Sirenja, Selasa (21/1/2020), di Ruangan Ketua DPRD Kabupaten Donggala

Tanggul Diwacanakan Atasi Banjir Rob Sirenja

DONGGALA – Pembangunan tanggul menjadi solusi yang diwacanakan oleh Balai Wilayah Sungai Sulawesi (BWSS) III, untuk mengatasi banjir rob di wilayah Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Donggala, Sahlan L. Tandamusu, saat menerima perwakilan masyarakat dan pemuda Kecamatan Sirenja, Selasa (21/1/2020), di Ruangan Ketua DPRD Kabupaten Donggala.

Selain Sahlan, perwakilan masyarakat dan pemuda Kecamatan Sirenja tersebut, juga diterima oleh Ketua DPRD Kabupaten Donggala, Takwin, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Donggala, Azis Rauf, serta Alex dan Syafiah Basir, masing-masing dari fraksi PKS dan fraksi Satu Karya Nurani.

Menurut Sahlan, wacana ini bergulir, saat pihaknya bersama sejumlah kepala desa di wilayah Kecamatan Sirenja, menemui Kepala BWSS III, Ferianto Pawenrusi, beberapa waktu lalu. Berdasarkan hasil pertemua tersebut kata dia, diwacanakan bahwa untuk tanggul tersebut, akan mulai pada tahap desain pada 2020 ini, dan diperkirakan akan mulai pembangunan pada akhir 2020 atau awal 2021 nanti.

“Wacananya, tanggul ini memiliki tipikal yang sama dengan tanggul yang dibangun di pesisir Teluk Palu, dan dalam pembangunannya, akan melibatkan JICA,” ujarnya.

Sebagai langkah antisipasi awal untuk meminimalisir dampak banjir rob, DPRD akan mendesak pemerintah, untuk mengambil langkah untuk menormalisasi sungai dan drainase, sambil menunggu realisasi pembangunan tanggul. Untuk itu dalam waktu dekat, Komisi III DPRD Kabupaten Donggala, akan melakukan kunjungan ke Kecamatan Sirenja beserta dinas terkait, untuk membahas upaya penanganan banjir rob, dan hal-hal lainnya terkait upaya penanganan pada masa rehab rekon.

“Kunjungan ini sekaligus sosialisasi kepada masyarakat tentang kebijakan yang ditempuh untuk penanganan banjir rob, dan mendengarkan keluhan dan masukan masyarakat tentang penanganan bencana, seperti relokasi, hunian dan jaminan hidup,” ujar anggota Komisi III, Syafiah Basir.

Syafiah mengatakan, secara umum, apa yang terjadi di desa-desa yang terletak di pesisir Kecamatan Sirenja saat ini, adalah bukti penanganan dan pengawasan pemulihan pascabencana yang belum maksimal. Untuk itu, dibutuhkan penanganan yang tepat, yang mengedepankan aspirasi masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, perwakilan pemuda Kecamatan Sirenja, Ahyadin Kasim mengatakan, keterlambatan penanganan banjir rob di Kecamatan Sirenja, adalah bukti pemerintah gagal dalam pengawasan dan pemulihan pascabencana. Menurutnya, dengan kenyataan bahwa banjir rob terjadi tidak lama setelah bencana 28 September 2018, pemerintah harusnya bergerak cepat melakukan penanganan.

Terkait relokasi, Ahyadin meminta pemerintah tidak melakukan relokasi secara parsial. Menurutnya, relokasi hendaknya tidak mengorbankan aspek psikologis masyarakat, seperti masyarakat nelayan yang jika di relokasi di wilayah yang jauh dari pantai, akan terancam kehilangan mata pencahariannya.***

Penulis  : Jefrianto
Editor    : Yardin Hasan

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini