Sulteng Bergerak: Data Pengungsi yang Disampaikan Pemkot Perlu Dikoreksi

0
139

PALU – Koordinator Sulteng Bergerak, Adriansa Manu menyebutkan, data yang disampaikan Pemerintah Kota (Pemkot) Palu, dari hasil pendataan yang dilakukan per 18-22 Maret 2019 lalu, terkait dengan jumlah pengungsi yang masih tinggal di tenda darurat, dinilai keliru. Sebab menurut Adriansa, jumlah korban yang belum menempati hunian sementara (huntara), jauh lebih besar dari data yang disampaikan Pemkot Palu.

Ia menyebutkan, korban yang masih tinggal di shelter atau pengungsian terpusat, menurut data International Organization for Migration (IOM), masih berjumlah 13.951 jiwa. Sementara terdapat 1.879 jiwa pengungsi tinggal secara individu. Selain itu juga, ada pengungsi yang tinggal di rumah keluarga atau kerabat yakni sebanyak 1.339 jiwa. Jadi total pengungsi yang belum tinggal di huntara, khusus untuk Kota Palu, masih terdapat 29.555 jiwa atau 7.502 Kepala Keluarga (KK).

“Pemkot Palu perlu mengecek kembali pengungsi yang ada. Jangan sampai yang lain tidak terdata. Kami berharap, pemerintah perlu melakukan verifikasi data, untuk memastikan data pemerintah valid,” kata Adriansa, dalam rilis pers yang dikirimkan Sulteng Bergerak, Senin (27/5/2019).

Adriansa menyebutkan, data pengungsi di Kota Palu yang sudah menempati huntara, baru sekitar 12.392 jiwa atau 3.344 KK.

Selain itu, Adriansa juga menyayangkan sikap Pemkot Palu, yang cenderung menyerahkan tanggung jawab korban gempa bumi, tsunami dan likuefaksi di daerahnya, kepada pemerintah pusat dan NGO. Padahal kata Adriansa, tanggung jawab itu menurutnya ada di pundak Pemkot Palu.

“Meskipun tanggung jawab penanganan bencana di Palu, Donggala, Sigi dan Parimo itu, secara formal ada di pemerintah pusat, tetapi bukan berarti pemerintah kota dan kabupaten itu bergantung dan berharap masalah warganya, diselesaikan pemerintah pusat. Pemerintah daerah harus punya alternatif sendiri dan tidak berharap masalahnya diselesaikan pemerintah pusat, apalagi berharap kepada NGO,” kata Adriansa

Adriansa mengemukakan, meski kewenangan terkait pendanaan ada di pusat, tetapi tanggung jawab memastikan warganya mendapat perlindungan sosial itu, tetap harus menjadi tanggung jawab Pemkot.

“Jadi, kalau saat ini masih banyak pengungsi yang tinggal di tenda pengungsian darurat, itu berarti kesalahan ada di Pemkot. Kenapa? Karena sedari awal Pemkot tidak benar-benar aktif dalam memperjuangkan kepentingan warganya. Justru, selama ini yang aktif mendorong agar warga Kota Palu mendapatkan bantuan huntara dan sebagainya itu, adalah relawan dan NGO,” kata Adriansa

Ia juga menyebutkan, Pemkot Palu selama ini, hampir tak terlihat apa yang dikerjakannya. Adriansa menyebut, Pemkot Palu, khususnya Wali Kota, sejak awal bencana terjadi, hampir tak tampak.

“Indikatornya bisa dilihat dari banyaknya pengungsi yang masih tinggal di pengungsian darurat, termasuk hak korban belum terpenuhi,” ujarnya.

Ia mengatakan, Pemkot Palu harus lebih fokus dan serius terhadap masalah korban. Kata Adriansa, korban saat ini perlu penanganan serius, karena seperti yang disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu, Arfan, beberapa waktu lalu, tenda-tenda pengungsian darurat saat ini, sebagian besar sudah tak layak pakai lagi, karena sudah rusak.

Selain itu kata Adriansa, Pemkot Palu juga harus secepatnya memikirkan alternatif pekerjaan bagi para korban. Sebab mayoritas pengungsi, baik yang di tinggal di huntara, apalagi mereka yang tinggal di tenda pengungsian darurat, selama ini tidak memiliki pekerjaan sama sekali. ***

Penulis: Jefrianto
Editor: Yardin Hasan

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini