Sudah Dua Ribu Lebih, Warga Tolak Tanggul Teluk Palu

0
114

PALU – Pegiat literasi dan edukasi kebencanaan di Kota Palu, Muh Isnaeni Muhidin, akrab disapa Neni Muhidin, menggagas sebuah petisi di laman petisi online, Change.org, terkait pernyataan sikap penolakan pembangunan tanggul di Teluk Palu.

Petisi ini dibuat, menanggapi pernyataan Ketua Satuan Tugas Penanganan Bencana Sulawesi Tengah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Arie Setiadi Moerwanto, yang menyatakan, kondisi pesisir Teluk Palu tak memungkinkan ditanami Mangrove, sebagaimana diutarakannya pada keterangan pers di Kantor Cipta Karya 4 April lalu.

Arie Setiadi mengatakan, karakter pantai di beberapa titik di sepanjang Pantai Talise yang dominan pasir tidak cocok untuk mangrove yang membutuhkan pasir bercampur tanah lumpur.

Karena itu, tanggul dibuat untuk menahan masuknya air laut jauh ke darat. Ini disebabkan permukaan tanah di sepanjang Pantai Talise mengalami penurunan. Kelak kata dia, di luar tanggul akan dilakukan vegetasi. ‘’Kita mendengar aspirasi masyarakat. Tapi kembali lagi ke karakter pantai di Teluk Palu. Tapi kita tetap melakukan penanaman pohon beriringan dengan tanggul penahan,’’ jelasnya.

Pernyataan Arie tersebut, menanggapi kritik atas rencana pembangunan tanggul di Teluk Palu, yang mengajukan gagasan pengembangan hutan bakau, untuk mitigasi atas ancaman tsunami. Kabonga, di arah barat teluk, terselamatkan pada petang 28 September 2018, karena ekosistem mangrove yang tumbuh dan dipelihara warga yang tinggal di desa pesisir itu menghadang datangnya terjangan tsunami.

Dalam penjelasannya di petisi tersebut, Neni menyebut pernyataan Arie di atas ahistoris, sebab tidak melihat fakta sejarah ekosistem mangrove, yang tumbuh di pesisir Teluk Palu sejak lama. Selain fakta sejarah vegetasi dan toponimi, rencana pembangunan tanggul laut di Teluk Palu itu kata dia, harus ditolak, arena beberapa alasan.

Pertama, tanggul laut yang akan dibangun dilintasi oleh retakan permukaan (surface rupture) Patahan Palu Koro. Sebelum tsunami datang menerjang, tanggul itu akan berpotensi dihancurkan duluan oleh gejala penurunan (downlift) atau penaikan (uplift) permukaan tanah akibat gempabumi. Olehnya, tanggul laut itu bukannya menjadi upaya mengurangi risiko bencana (mitigasi), malah menjadi sebaliknya, menaikkan risiko bencana.

Kedua, pembangunan tanggul yang berbiaya besar itu dibangun dengan skema utang luar negeri yang akan menjadi beban anak cucu sebangsa di kemudian hari. Ketiga, ide pembangunan tanggul laut itu lahir dari proses yang cacat karena absennya partisipasi warga.

Keempat, mengembangkan ekosistem mangrove, benteng hijau itu, jauh lebih ekologis dan lebih ekonomis dibanding membangun beton tanggul. Kelima, penamaan rupabumi (toponimi) bagi beberapa nama tempat di sekitar teluk, menunjukkan vegetasi ekosistem mangrove atau latar peristiwa dari gejala alam, seperti Talise (Ketapang), Donggala (Butun), Lere, dan Loli Tasiburi (laut hitam).

Di akhir penjelasannya, Neni mengajak semua pihak untuk berhimpun dan menolak rencana pembangunan tanggul laut, yang akan dibangun di Teluk Palu, teluk dengan panjang pesisir 60 km, lebar rata-rata 7 km, dan kedalaman terjauh 700 meter itu.

Kata dia, tiada teluk di dunia ini yang hanya dalam kurun 91 tahun, telah disapu tsunami sebanyak 3 kali, yakni pada 1 Desember 1927, 23 Agustus 1938, dan 28 September 2018. Itu hanya terjadi di Teluk Palu.

Saat ini petisi ini sudah ditandatangani oleh 2.668 orang. Seruan untuk ikut menandatangani petisi ini, juga telah tersebar luas di media sosial.***

Penulis: Jefrianto & Yardin Hasan
Foto: Yardin Hasan
Editor: Yardin Hasan

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini