Seribu Anggota TNI Dilibatkan untuk Perbaiki Rumah Terdampak Bencana

0
550
Penerimaan anggota TNI dalam Satgaspercepatan pembangunan dan realisasi dana stimulan di halaman kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Rabu 6 November. Sumber Foto: Penrem 132 Tadulako

PALU – Pemerintah akan melibatkan seribu personel TNI untuk mempercepat perbaikan rumah rusak terdampak bencana milik penyintas yang menerima dana stimulan. Sebagai tahap pertama, sebanyak 250 personel TNI telah tiba di Kota Palu pada 6 November 2019 lalu.

Kedatangan 250 personel TNI dari Kesatuan Kuda Merdeka disambut melalui upacara penerimaan personel untuk satuan tugas percepatan pembangunan dan realisasi dana stimulan di halaman kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Rabu 6 November.

Rencananya, 430 personel diperbantukan di Kota Palu, Kabupaten Sigi sebanyak 300 personel dan Kabupaten Donggala 270 personel. Mereka akan berada di Sulteng selama 180 hari.

Sekretaris Provinsi Hidayat Lamakarate selaku inspektur upacara, menyampaikan apresiasi kepada para personel satgas tersebut yang akan membantu percepatan pemulihan daerah terdampak bencana.

Keterlibatan personel TNI itu, menurut Hidayat Lamakarate, sesuai petunjuk Jusuf Kalla ketika masih menjabat wakil presiden dalam kunjungannya di Kota Palu beberapa bulan sebelumnya.

“Mewakili seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, kami menyampaikan terima kasih atas bantuan Satgas dan personil TNI yang akan membantu masyarakat dalam percepatan pembangunan pasca terjadinya gempa bumi tsunami dan likuifaksi di Sulawesi Tengah,” kata dia.

Satgas TNI selanjutnya akan diterjunkan langsung ke tengah-tengah masyarakat yang terdampak bencana dalam rangka percepatan pembangunan dan realisasi dana stimulan tahap 1 dan 2 melalui Kantor Camat setempat.

Pelibatan TNI itu sendiri untuk mempercepat realisasi perbaikan rumah menggunakan dana stimulan. Hingga Oktober 2019, perbaikan rumah dari dana stimulan tahap 1 berjalan lamban.

Dari data Laporan Gubernur Sulteng Oktober 2019 yang diperoleh Kabar Sulteng Bangkit, menunjukkan, baru 48 unit rumah rusak berat yang tuntas dibangun dari target 4.102 unit rumah rusak berat in situ per Oktober 2019.

Perbaikan rumah tersebut menggunakan empat model yakni Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha), Rumah Instan Konvensional (Riko), Rumah Instan Kayu (Rika), dan satu lagi jenis Risma.

Untuk jenis RISHA (Rumah Instan Sederhana) baru 3 unit yang rampung dan sisanya 843 unit masih proses. Jenis rumah Riko baru 26 unit yang selesai dan 2.651 masih prosepercepatan pembangunan dan realisasi dana stimulan di halaman kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Rabu 6 Novemberpenrem 132 tadulakos pembangunan.

Sedangkan rumah Risma baru 17 unit selesai dan masih 8 unit proses pembangunan. Terakhir, untuk rumah jenis Rika baru 2 unit selesai dan 44 unit masih pembangunan.

Dana stimulan perbaikan rumah tahap pertama tersebut menggunakan dana bantuan luar negeri sebesar Rp 235,536 miliar. Lambannya perbaikan rumah tahap pertama itu, salah satunya disebabkan karena mekanisme pencairannya melalui kelompok masyarakat.

Baca laporan khusus mengenai dana stimulan di sini: Jalan Berliku Dana Stimulan

Dengan progress yang lamban itu, pemerintah akhirnya mengubah mekanisme pencairan dana stimulan tahap kedua, tidak lagi melalui pokmas melainkan langsung ke rekening masyarakat. Termasuk melibatkan TNI dalam pembangunan rumah. Untuk dana stimulan tahap kedua, berasal dari dana hibah rehab rekon BNPB sebesar Rp. 1,9 miliar.

Keterlibatan TNI Harus Dikaji Ulang

Langkah pemerintah untuk melibatkan TNI dalam pembangunan rumah pascabencana di Kota Palu, Sigi, Donggala dan Parigi Moutong, harus disikapi hati-hati. Pemerintah pusat seharusnya memberi penjelasan kepada masyarakat tugas-tugas apa saja yang dikerjakan oleh TNI selama berada di masyarakat. Hal ini penting diketahui masyarakat agar tidak terjadi salah persepsi.

Sekretaris Jenderal SKP HAM Sulawesi Tengah, Nurlela Lamasituju mengatakan, belajar dari penanganan rehab rekon pascakonflik di Kabupaten Poso, penempatan aparat kemanan dalam waktu yang lama justru menimbulkan persoalan baru. Salah satunya eksploitasi seksual terhadap perempuan. Komnas Perempuan membuat laporan khusus terkait pelanggaran HAM Perempuan di Poso tahun 2007, tercatat 58 kasus kekerasan seksual yg dilakukan oleh aparat.

Sorotan terhadap kehadiran militer dalam tahap rehab rekon pascabencana di Sulawesi Tengah, juga datang dari relawan Pasigala Center. ”Pelibatan TNI adalah langkah mundur yang dilakukan oleh pemerintah,” sebut Khadafi Badjerey Sekretaris Jenderal Pasigala Centre dalam rilisnya yang dikirim ke Kabar Sulteng Bangkit.id.

”Kami khawatir kebijakan ini akan mengesampingkan aspek kepimpinan sipil dalam proses RR, percepatan pemulihan dan pembangunan kembali pasca bencana yg harusnya lebih partispatif korban,” sebutnya.

Seharusnya, proses rehab rekon ini urusan sipil bukan ranah militer seperti semangat reformasi yang telah memposisikan TNI sebagai benteng pertahanan nasional.

Selain itu, pelibatan 1.000 personil (TNI aktif) juga akan menggunakan dana sebesar 26 miliar. Jika dana tersebut dikonversi menjadi hunian, maka pemerintah dapat membangun 522 unit hunian bagi korban. Ini dapat dimaknai sebagai upaya efesiensi dana bencana demi memprioritaskan memenuhan hak-hak korban bencana.

Pasigala Centre meminta presiden mengkaji kembali keputusan keterlibatan TNI ini dalam pembangunan infrastruktur di Sulteng. Hal ini sebut Badjerey akan menjadi preseden buruk dalam penanganan bencana yang semestinya memberikan ruang dan kewenangan lebih pada kelompok masyarakat sipil dan pemerintah daerah. *

Penulis : Yardin Hasan
Editor : Ika Ningtyas

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini