Seberapa Mendesak Membangun Jembatan Kuning?

0
674
Bangkai Jembatan Kuning atau Jembatan Palu IV yang roboh setelah gempabumi 28 September 2018. Foto: PataruddinBangkai Jembatan Kuning atau Jembatan Palu IV yang roboh setelah gempabumi 28 September 2018. Foto: Pataruddin

 

Pemerintah akan membangun kembali Jembatan Kuning atau Jembatan Palu IV yang runtuh karena gempabumi 28 September 2018. Kebijakan ini menuai pro-kontra di tengah pemulihan penyintas pascabencana yang belum sepenuhnya tuntas.

Herny menjadi salah satu saksi di Jumat petang, 28 September, hampir setahun silam. Ketika bumi tiba-tiba berguncang begitu kuat, memporak-porandakan seluruh keriuhan menjelang Festival Teluk Nomoni III di Pantai Talise, Kota Palu.

Tubuh perempuan 31 tahun itu, tersungkur. Kakinya tak kuasa berlari melawan lingu berkekuatan magnitudo 7,4.

Setelah gempa berhenti mengguncang, Herny mendengar suara bergemuruh. Ia mencari sumber suara, yang ternyata berasal dari Jembatan Palu IV. Bangunan berwarna kuning yang menjulang setinggi 20 meter itu runtuh, berkeping-keping.

Tragedi belum sepenuhnya berakhir. Baru beberapa menit, ia bisa tegak berdiri, Herny mendengar orang-orang berlarian dan berteriak, “Ada air..ada air…”. Herny tak berpikir panjang. Dia segera menggamit lengan ibunya lalu berlari 200an meter ke reruntuhan Jembatan Palu IV, di pesisir Teluk Palu.

Jaraknya dengan laut memang semakin dekat. Tapi tidak ada tempat yang lebih tinggi di sekitarnya, kecuali jembatan kuning itu.

Sambil berpegangan kuat pada batang besi jembatan, Herny memunggungi laut sambil memeluk ibunya. Hanya dalam hitungan detik, gelombang tsunami menghantam tiga kali hingga jembatan semakin roboh.

Tubuh Herny terkena limpasan tsunami. Tapi akhirnya ia selamat, juga sang ibu. “Tubuh saya hampir melayang terkena limpasan gelombang kedua,” katanya awal September, mengenang bencana tsunami dari Teluk Palu yang menelan seribuan jiwa itu.

Separuh bangkai jembatan kuning yang menyelamatkan jiwa Herny itu hingga kini masih membentang di pesisir. Kisah runtuhnya menjadi saksi bisu kedahsyatan gempabumi dan tsunami Teluk Palu 28 September 2018.

Sebelum runtuh, Jembatan Palu IV atau yang dikenal dengan Jembatan Kuning itu pernah berdiri megah menghubungkan Kecamatan Palu Timur dan Kecamatan Palu Barat di pesisir Teluk Palu.

Jembatan ini dibangun pada 2006, sepanjang 250 meter, lebar 7,5 meter dan tinggi 20,2 meter. Diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, jembatan itu dimaksudkan untuk memecah kemacetan di Kota Palu.

Tak hanya meruntuhkan Jembatan Palu IV. Gempabumi, tsunami dan likuefaksi di Kota Palu membuat 3.689 orang meninggal dunia, hilang dan tak teridentifikasi. Selain itu, ada 40 ribuan jiwa lainnya yang kehilangan tempat tinggal.

Kini, di tengah cerita mereka yang sedang berjuang melanjutkan hidup di shelter-shelter pengungsian, pemerintah berencana membangun kembali Jembatan Palu IV. Duitnya berasal dari bantuan Pemerintah Jepang melalui Japan International Coorporation Agency (JICA) sebesar Rp 2,5 miliar yen atau sekitar Rp 325 miliar.

Perjanjian hibah antara JICA dan Pemerintah Indonesia untuk pembangunan jembatan ini telah ditandatangani 21 Juni 2019 di Jakarta. “Diharapkan bahwa proyek ini akan berkontribusi pada pemulihan mata pencaharian dan pembangunan ekonomi di kota Palu,” tulis JICA dalam siaran pers di websitenya.

Rencana untuk membangun kembali Jembatan Palu IV sejatinya berlangsung jauh sebelum penandatanganan perjanjian hibah antara JICA dan Pemerintah Indonesia.

Ketika masa gawat darurat masih berlangsung, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, telah melempar wacana itu saat mengunjungi Kota Palu pada 24 Oktober 2018.

Saat itu, Menteri Basuki, mengatakan, pemerintah akan membangun lagi Jembatan Kuning, didahului dengan penyelidikan teknik dan geologi untuk mengetahui risiko gempa. “Nanti akan kami konsultasikan juga dengan gubernur dan wali kota terkait desainnya agar jembatan ini menjadi ikon Kota Palu yang baru,” kata Menteri Basuki dikutip dari laman Kementerian PUPR.

Jembatan ini dianggap istimewa karena menjadi jembatan lengkung pertama di Indonesia. Rencana pembangunan jembatan kemudian masuk di Rencana Induk Pemulihan dan Pembangunan Kembali Wilayah Pascabencana Sulawesi Tengah yang disahkan pemerintah pusat pada akhir Desember 2018.

Mengulang alasan pada tahun 2006, Kepala Bidang Data dan Informasi Bappeda Kota Palu, Ibnu Mundzir, menjelaskan, pembangunan Jembatan Palu IV bertujuan sebagai jalur lingkar dalam.

Tanpa jembatan tersebut, kata dia, maka jalur transportasi di Kota Palu berpotensi macet. Terutama dari arah Palu ke Donggala dan Palu ke Pantoloan. “Kalau macet, membuat ongkos lebih mahal, tidak efisien,” katanya.

Pembangunan jembatan ini sebenarnya tidak berdiri sendiri. Hal itu terungkap dalam panel ahli yang difasilitasi Kementerian PPN/Bappenas pada 8 Agustus 2019 di Kota Palu. Acara yang dihadiri sejumlah ahli tsunami dan gempabumi itu untuk membahas pembangunan pesisir Kota Palu pascabencana 28 September 2018.

Dalam panel ahli itu, Tenaga Ahli Bidang Pencegahan Bencana JICA, Naoto Tada, mewacanakan adanya elevated road atau semacam jalan layang dengan ketinggian antara 5 hingga 6,5 meter di atas permukaan laut Teluk Palu. Elevated road ini sebagai pengganti tanggul tsunami apabila ditolak oleh para ahli tsunami dan gempabumi dari Indonesia.
Rencananya, Elevated road itu terdiri dari dua segmen. Segmen pertama, membentang sekitar 3,5 kilometer dari wilayah pantai Kelurahan Silae hingga Kelurahan Lere.

Segmen kedua membentang sepanjang 1,6 kilometer di pesisir pantai sebelah timur muara sungai Palu, dari pantai Besusu Barat hingga pantai Talise.

“Kedua segmen itu yang nantinya akan dihubungkan dengan Jembatan Palu IV,” kata Naoto Tada dalam forum itu.

Masalahnya, pembangunan tanggul –yang belakangan berubah menjadi elevated road ini memakai dana hutang (loan) luar negeri.

Pro dan Kontra
Beragam komentar warga Kota Palu menanggapi rencana pembangunan Jembatan Palu IV. Ada yang setuju ada pula yang menolak.

Warga yang mendukung, salah satunya, Issrin Assagaf. Pria 45 tahun ini, beralasan robohnya Jembatan Palu IV membuat ruas jalan umum dan jembatan di Kota Palu padat merayap, utamanya pada hari-hari kerja.

“Seperti di Jembatan II dan Jembatan III yang merupakan jalur kendaraan dari arah timur dulunya tidak padat. Sekarang padat merayap,” kata warga Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga ini.

Demikian juga menurut Adi Setiawan, warga Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore. Menurutnya, pembangunan jembatan ini, dapat mengurangi jumlah kendaraan berat seperti truk kontainer melewati jalanan kota.

Sedangkan Reza Aditama (25), warga Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, justru menilai pembangunan kembali jembatan tersebut belum mendesak. Apalagi Pemkot Palu saat ini sedang membangun Jembatan Palu V dengan anggaran tak kalah fantastisnya: Rp 59 miliar.

“Rencana jembatan ini harus dilihat kembali. Jika modelnya sama saja seperti sebelumnya, lebih baik tidak usah. Apalagi dibangun di kawasan pantai yang masuk zona merah,” ujarnya.

Dosen Fakultas Teknik Universitas Tadulako (Untad), Alamsyah, mengatakan mendukung dengan pembangunan jembatan Palu IV itu untuk mengurai kemacetan.

Akan tetapi ia memberi syarat, pembangunan Jembatan Kuning ke depannya harus memperhatikan aspek kekuatan, keamanan dan estetika.

Hasil penelitian Alamsyah, menunjukkan, bahwa robohnya Jembatan Palu IV karena gagalnya struktur pada bagian bawah pilar jembatan yang patah.

“Hasil penelitian kami menemukan pilar material baja putus seperti irisan pisau pada buah pepaya atau pisang. Sehingga kami berkesimpulan kegagalan struktur pada bagian pilar bukan pada pondasinya,” kata Alamsyah, menerangkan.

Selain itu, Jembatan Palu IV nantinya harus memperhatikan aspek kenyamanan bagi pengguna dengan memperluas lebar jembatan dan dilengkapi dengan area untuk pejalan kaki dan pesepeda.

“Intinya perhatikan dulu aspek keamanan dan kenyamanan. Estetika atau keindangan itu nomor tiga,” kata dia.

Terpisah, dosen Teknik GeofisikaUniversitas Tadulako (Untad) Palu, Drs. Abdullah, MT mengatakan, pembangunan Jembatan Palu IV harus mempertimbangkan potensi bencana. Termasuk mendengarkan masukan-masukan dari berbagai elemen warga sekitar, peneliti pemerhati lingkungan dan bencana.

Ia pun mengusulkan agar bangkai jembatan lama yang tersisa dijadikan sebagai monumen wisata sejarah bencana.

“Bisa saja namanya monumen G28S18 M=7,4 agar bisa menjadi destinasi wisata Teluk Palu,” kata Abdullah.

Hal ini, katanya mencontoh Pemerintah Jerman yang telah merobohkan Tembok Berlin pada 1989, tapi menyisakan sebagian tembok untuk monumen sejarah.

Prioritaskan Pemulihan Penyintas
Sekretaris Jenderal Solidaritas Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (SKP-HAM) Sulawesi Tengah, Nurlela Lamasituju, mengatakan, meski dana pembangunan Jembatan Palu IV itu berasal dari bantuan Jepang, tapi ia meminta agar pemerintah daerah tetap berfokus dengan pemulihan psikologis dan ekonomi para penyintas bencana.

Sebab saat ini, masih ribuan penyintas yang membutuhkan pekerjaan setelah kehilangan sumber ekonomi akibat bencana setahun lalu. “Memang tidak salah jembatan dibangun saat ini. Tapi jangan sampai energi pemerintah habis untuk itu (jembatan) lalu melupakan penanganan bencana,” kata Nurlela, 16 September 2019.

Menurut dia, program pemulihan ekonomi harus dirancang secara strategis dan sesuai kebutuhan penyintas. Hal ini penting agar penyintas bisa kembali bangkit dan tidak bergantung terus-menerus dengan pemerintah. “Jika tidak sampai pada program strategis, ya tidak ada gunanya mau gagah-gagah jembatan dibangun tapi orang tidak bahagia dengan jembatan itu,” katanya.

Nurlela juga menekankan bahwa kebutuhan fisik yang paling dibutuhkan saat ini adalah segera tersedianya hunian tetap. Ia berharap agar pemerintah bisa menggalang banyak bantuan untuk pendirian huntap, sebagaimana besarnya bantuan untuk membangun jembatan.

Senada dengan Nurlela, Kordinator Sulteng Bergerak Adriansa Manu, menilai pembangunan kembali Jembatan Kuning harusnya bukan prioritas di masa rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Alasan mengurai kemacetan, kata dia, tidak relevan sebab Kota Palu sendiri sudah memiliki tiga jembatan yang telah menghubungkan ke berbagai wilayah.

Meski anggaran pembangunan berasal dari bantuan luar negeri, Adriansa menyampaikan, hal itu kontras dengan masih banyaknya hak dasar korban bencana yang belum diberikan. Apalagi dari hasil pendataan Sulteng Bergerak per September 2019, terdapat 4.159 jiwa yang masih tinggal di tenda pengungsian. Mereka tersebar di lima lokasi yakni di Duyu, STQ, Bukit Panggona, Balaroa dan Masjid Agung.

“Mereka masih kesulitan air, ada yang belum menerima jadup, dan bantuan makanan sudah lama berhenti,” katanya.

Menurut Adriansa, seluruh pembangunan infrastruktur yang tidak terkait langsung dengan pemulihan pascabencana, seharusnya ditunda hingga penanganan bencana selesai dan menunggu revisi Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). []

Reporter : Jefrianto, Irwan Basri
Editor     : Ika Ningtyas

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini