Sebab Jadup Palu Masih Beku

0
599
Foto : Seorang anak menggendong adiknya di teras huntara Kelurahan Duyu, Palu, Sulteng, Jumat (16/8/2019). Korban bencana yang mendiami huntara itu mengaku belum menerima dana jaminan hidup yang dijanjikan pemerintah melalui kementerian sosial sebesar Rp.10 ribu per jiwa per hari selama 60 hari. (Basri Marzuki)

Anhar tak bisa lagi menghitung, berapa kali mendapat janji pencairan dana jaminan hidup (jadup). Sudah berulang kali pula, kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) diminta oleh petugas kelurahan.

Terakhir, Wali Kota Palu, menjanjikan jadup akan cair sepekan setelah Idul Adha. Janji itu ia ingat dilontarkan oleh Wali Kota Hidayat saat shalat Ied di Lapangan Gawalise. Toh, sepekan telah berlalu. Jadup tetap membeku.

“Jadi lebih baik tidak usah dijanji, tapi meleset,” ungkap Anhar, Jumat 16 Agustus 2019.

Dia kini tinggal di hunian sementara (huntara) di Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, setelah rumahnya hancur diguncang gempa 28 September tahun lalu.

Jaminan hidup adalah bantuan yang diberikan kepada masyarakat atau keluarga korban bencana berupa uang tunai untuk tambahan lauk pauk. Pemberian jadup menjadi hak korban bencana, sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2015.
Besarnya jadup adalah Rp 10 ribu per orang per hari.

Pemberiaannya untuk satu hingga tiga bulan. Sesuai Permensos tersebut, jadup diberikan setelah masa transisi tanggap darurat berakhir.

Mengacu ketentuan itu, idealnya, jadup sudah cair setelah Pemerintah Sulawesi Tengah mengakhiri masa transisi darurat bencana pada 24 April 2019. Namun, hingga pekan kedua Agustus, hak itu belum diterima korban bencana di Kota Palu.

Wali Kota Palu Hidayat, tampaknya enggan disalahkan atas telatnya jadup ini. Menurutnya, dia sudah mengajukan data penerima jadup sebesar 40 ribu jiwa ke Kementerian Sosial RI dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sejak November 2018.

”Saya hanya sebatas dijanji-janji,” katanya kepada wartawan, usai shalat Idul Fitri, 5 Juni 2019.

Setelah transisi darurat berakhir, Pemkot pun kembali mengajukan jadup ke Kemensos, pada akhir April 2019. “Saya sendiri yang antar datanya,” kata dia.

Awalnya, kata Hidayat, pemerintah pusat hanya mengakomodir pengungsi yang ada di huntara. Namun Pemkot menentang usulan ini. Alasannya, masih banyak pengungsi yang masih di tenda atau membuat huntara sendiri di kampung asalnya.

Setelah memperoleh persetujuan Kemensos, Pemkot mengusulkan penerima jadup sebanyak 40.137 jiwa. Dari jumlah itu, 23 ribu pengungsi di antaranya berada di shelter dan selebihnya di huntara.

Seorang bapak memangku anaknya di depan bilik huntaranya di Kelurahan Duyu, Palu, Sulteng, Jumat (16/8/2019). Korban bencana yang mendiami huntara itu mengaku belum menerima dana jaminan hidup yang dijanjikan pemerintah melalui kementerian sosial sebesar Rp.10 ribu per jiwa per hari selama 60 hari. (Basri Marzuki)

Data Ganda Hingga Tanpa NIK

Mekanisme pencairan jadup telah tertuang di Permensos 4/2015. Diawali oleh bupati atau walikota yang mengusulkan data calon penerima jadup kepada Kementerian Sosial.

Usulan tersebut dengan melampirkan data korban bencana berdasarkan nama dan alamat sesuai identitas kependudukan atau surat keterangan domisili berdasarkan penilaian serta rekomendasi dari Dinas Sosial provinsi.

Kementerian Sosial kemudian menelaah usulan permohonan bantuan jaminan hidup. Bila telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka, penerima jadup bisa ditetapkan dan dana ditransfer melalui bank yang ditunjuk.

Masalahnya, saat menelaah usulan dari Pemkot Palu, Kemensos menemukan banyak data calon penerima yang tidak valid dan lengkap. Yakni ada perbedaan nama dan tempat tanggal lahir, tidak ada nomor induk kependudukan serta nama ibu kandung.

“Data yang diusulkan (Pemkot Palu) tidak sesuai dengan format standar,” kata Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Harry Hikmat, saat datang ke Kabupaten Sigi, Juni 2019.

Pada Mei 2019, Kemensos pun meminta Pemkot Palu melakukan verifikasi dan validasi ulang terhadap 40 ribu jiwa data calon penerima.

Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Kota Palu, Mohammad Nur Sidik, mengakui, banyak data ganda dalam usulan jadup yang diajukan pada November dan April 2019. Sebab data ini awalnya dikumpulkan dan dicatat manual secara bertingkat oleh lurah, camat dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BPBD), sejak Oktober tahun lalu.

“Apalagi saat itu jaringan listrik tidak stabil,” kata Sidik, Jumat 16 Agustus 2019.

Data ganda terjadi karena banyak warga yang mengungsi di luar kampung asal. Misal si Fulan yang tinggal di Kelurahan Mamboro, ternyata mengungsi ke Taipa. Maka, tercatatlah nama Fulan di Mamboro, sekaligus juga di Taipa.

Selain ganda, Sidik mengakui, pendataan awal itu tidak mencantumkan Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga dalam usulan yang diajukan.

Padahal, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Pemeriksa Keuangan mengharuskan pencairan dana jadup melalui rekening.

“Nah, syarat membuka rekening dan buku tabungan di bank itu harus ada NIK dan KK,” katanya.

Inilah yang saat ini dikerjakan kembali oleh Pemkot Palu: menelusuri dan memasukkan NIK dan KK milik 40 ribuan jiwa korban bencana ke dalam dokumen standar Kemensos.

Hingga pekan pertama Agustus 2019, Pemkot Palu baru berhasil memvalidasi 26.855 jiwa (7.007 keluarga). Data tersebut telah diserahkan Wali Kota Palu Hidayat kepada Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Kemensos RI, Rachmat Koesnadi, Rabu 7 Agustus 2019.

Kabupaten Sigi sebenarnya punya problem sama dengan Palu. Bedanya, validasi oleh Pemkab Sigi lebih cepat rampung. Kemensos telah menyalurkan dana jadup untuk Kabupaten Sigi, sebesar Rp 9,1 miliar bagi 15.191 jiwa pada pada 30 Juni 2019.

Saat mencairkan jadup untuk Sigi itu, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI, Harry Hikmat, mengatakan, kunci cepatnya proses validasi sangat tergantung kinerja pemerintah daerah dan dukungan masyarakat.

“Kalau Pemda (terutama Dinas Catatan Sipil) bekerja optimal dan masyarakat mau diajak bekerjasama dengan baik, saya kira ini semua bisa cepat selesai. Contohnya Sigi, “ kata Harry, menekankan.

Kini masih ada 13.282 nama korban bencana di Kota Palu yang sedang divalidasi. Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial, Nur Sidik, mengaku, pihaknya terus bekerja keras dengan seluruh sumber daya yang ada. Termasuk melibatkan lurah, camat, serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Anhar pun tak ingin terus berpangku tangan menunggu jadup. Untuk membiayai kebutuhan hidup istri dan empat orang anaknya, Anhar banting tulang sebagai tukang bangunan. Di saat ada panggilan, ia bisa mendapatkan penghasilan.

“Tapi sekarang masih menunggu ada yang mau panggil kerja,” katanya.

Anhar bukan satu-satunya yang harus bangkit sendiri memulihkan ekonominya, di tengah jaminan hidup yang tak menentu.

Melawati bersama kedua orangtuanya, terpaksa meminjam uang Rp 1 juta ke temannya pada Desember lalu. Uang itu untuk modal usaha berjualan sayur-mayur, dua kali dalam sepekan di Pasar Lasoani. “Setiap hari pasar, saya bayar cicilannya,” kata penyintas di huntara Petobo ini.

Semula, Melawati berencana memakai dana jadup untuk melunasi hutang. Dengan tiga anggota keluarga, ia menghitung akan mendapat Rp 900 ribu per bulan. Sangat cukup untuk menutup hutang dalam satu kali bayar. Tapi rupanya, rencananya meleset. Hingga bulan Agustus, toh, ia tetap membayar hutang. []

Reporter : Ikram
Editor : Ika Ningtyas

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini