Rusdy Mastura: “Seandainya Pemerintah Palu Tak Mengabaikan Dokumen Kontijensi 2012”

0
149

PALU — Bencana gempa, tsunami dan likuefaksi 28 September 2018 di Kota Palu, seharusnya tidak menelan banyak korban jiwa seandainya pemerintah tidak mengabaikan dokumen kontijensi tahun 2012 atau yang disebut dengan skenario 2012. Dokumen itu disusun oleh Pemerintah Kota Palu yang ketika itu masih dipimpin oleh Walikota Rusdy Mastura dan Wakil Walikota Andi Mulhanan Tombolotutu.

Dokumen kontijensi itu memuat segala hal tentang penanggulangan bencana di Palu, baik prabencana hingga pasca bencana. Bahkan, dalam dokumen skenario 2012 itu, menceritakan tentang gempa bumi bakal terjadi di Palu pada magnitude 7,4 skala richter, ada jembatan roboh, ada tsunami yang memporak-porandakan pemukiman penduduk, hotel dan pusat pertokoan.

“Skenarionya sama persis dengan terjadi pada 28 September 2018, hanya jam saja yang berbeda. Di skenario yang kami susun itu waktu gempa terjadi pada pukul 02.00 dini hari, sedangkan kenyataan yang pada September kelabu itu terjadi pada sekitar pukul 18.00 waktu setempat ” kata Rusdy Mastura, mantan Walikota Palu.

Menurut Rusdy Mastura, dokumen kontijensi itu disusun, karena Letak Kota Palu yang berada di patahan utama Palu – Koro yang memanjang dari utara ke selatan, menjadikan kota ini berpotensi terjadi gempa dan tsunami. Dari Laut Sulawesi, melewati Kota Palu, hingga Teluk Bone. Palu yang rawan gempa, juga berpotensi tsunami pada ruas pantainya.

Misalnya pada 1 Desember 1927 terjadi gempa dengan magnitudo 6,5 skala richter dan menimbulkan tsunami setinggi 15 meter di Teluk Palu, menimbulkan kerusakan di Kota Palu, Biromaru (Kabupaten Sigi), dan sekitarnya.

Pada 20 Mei 1938 terjadi gempa dengan magnitudo 7,6 SR di Parigi dan menimbulkan tsunami setinggi 4 meter di Teluk Palu. Pada tahun 1968 terjadi gempabumi dan tsunami di Tambu, Kabupaten Donggala dengan ketinggian gelombang 10 meter dengan hempasan tsunami ke daratan mencapai 500 meter dari garis pantai. Daerah yang paling parah adalah Mepaga.

Rusdy Mastura menjelaskan, dokumen itu disusun karena berdasarkan analisis pihak Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, yang didukung oleh empiricdan scientific, menguraikan bahwa jenis ancaman bahaya yang paling memungkinkan terjadi adalah Gempabumi dan Tsunami.

Sayangnya, menurut Rusdy Mastura, dokumen rencana kontijensi dengan memuat skenario lengkap yang sama persis dengan peristiwa gempa, tsunami dan Likuefaksi 28 September 2018 itu, tidak ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Palu saat ini.

Bahkan, Tim Ekspedisi Palukoro dalam hasil ekspedisi mereka yang kemudian mencocokan dengan Dokumen Skenario 2012 yang disusun Pemerintah Kota Palu itu, memaparkan hasil kajian mereka kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada 30 Juli 2018 lalu. Bahkan menyerahkan hasil kajian dari ekspedisi Palukoro itu, sayangnya, tidak ditanggapi serius.

“Pemerintah mengabaikan dokumen kontijensi yang telah kami susun. Maka jangan heran, pemerintah bingung saat skenario yang kami susun itu benar-benar terjadi. Mereka tidak tahu mau berbuat apa. Pemerintahan lumpuh pada pekan pertama pasca gempa, tsunami dan Likuefaksi,” tegas Rusdy Mastura.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 25 Oktober menyebutkan, jumlah korban tewas akibat gempa dan tsunami di empat wilayah Sulawesi Tengah, mencapai 2.081 orang. Sebagian besar korban berada di Palu, disusul Donggala dan Sigi. Gubernur Sulawesi Tengah telah memutuskan masa tanggap darurat penanganan gempa, tsunami dan likuifaksi berakhir pada 26 Oktober 2018.[]

Penulis : Ochan Sangadji
Editor: Ika Ningtyas

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini