Ratusan Penyintas Balaroa Belum Terima Santunan Duka

0
398
SAMPAIKAN PROTES - Ketua FKGL-KB Abdurachman menyampaikan ratusan penyintas korban liquifaksi Balaroa belum mendapat santunan duka

 

PALU – Ratusan penyintas Balaroa menggelar rapat Akbar di Wisma Alam Raya, Kelurahan Boyaoge, Kota Palu , Provinsi Sulteng Ahad (27/10) dihadiri Lurah Balaroa, BPBD dan Fasilitator PUPR.

Dalam rapat Akbar tersebut berbagai tanggapan, kritikan dan masukan mengemuka disampaikan penyintas dalam forum, terutama terkait dana jaminan hidup (Jadup), dana santunan duka, hunian sementara (Huntara) dan hunian tetap (huntap), serta bekas lokasi likuefaksi Balaroa.

Ketua FKGL-KB Abdurachman Kasim mengatakan, satu tahun lebih packabencana forum telah memonitoring dan melakukan evaluasi terkait penanganan bencana, sudah sampai sejauh mana pemerintah memberikan hak-hak penyintas terkait jaminan hidup, santunan duka dan lainya.

“Dari jumlah total penduduk Balaroa 12 ribu, sekitar 3.674 jiwa selamat dari jumlah 1.240 kepala keluarga (KK), terdampak di 23 RT/7 RW perumnas Balaroa,”katanya.

Dia mengatakan, warga Perumnas Balaroa meninggal sekitar 783 jiwa dan ahli waris telah menerima santunan duka sekitar 288 orang dan sekitar 505 orang ahli waris belum menerima santunan duka.

Selain itu kata dia, telah menerima dana jaminan hidup (Jadup) baru sekitar 3.119 kepala keluarga (KK) , sisanya 1600 KK belum menerima.

Kemudian kata dia, menyangkut dana stimulan rumah-rumah hancur sekitar jalan Kelor dan Kelurahan Balaroa penyalurannya tidak tuntas keseluruhan.

Selain itu, Abdurachman Kasim mengungkapnya lokasi penetapan hunian tetap (huntap) masih bermasalah, bekas likuefaksi. Dia mengatakan, terkait bekas likuefaksi, dari dengar pendapat dilakukan sekretaris Forum Agus Manggona dengan anggota DPR telah dilakukan tender nilai Rp 600 juta dan sudah ada pemenangnya, rencananya akan dibangun monumen atau memorial park.

Untuk itu Forum korban gempa bumi dan likuefaksi kelurahan Balaroa (FKGL-KB) meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sulawesi Tengah (Sulteng) agar mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) kepada pemerintah Provinsi dan Organisasi Perangkat daerah (OPD) terkait penanganan bencana di Sulteng.

Permintaan tersebut merupakan salahsatu rekomendasi dari hasil rapat Akbar bersama penyintas Balaroa di Wisma Alam Raya. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Palu, Bambang mengatakan, BPBD mendapat tanggung jawab dua hal pertama penyaluran dana stimulan bagi rumah rusak berat, sedang dan ringan yang tidak berada di zona merah.

Dia mengatakan, bagi warga membangun rumahnya dibawah dari 100 meter bibir pantai tidak akan diberikan dana stimulan, demikian warga membangun di atas jalur patahan dilalui sesar Palu Koro dan 30 meter dari batas akhir likuefaksi. “Mereka harus di relokasi, sebab berbahaya resikonya tinggi,” katanya.

Dia mengatakan, pemerintah telah menetapkan lokasi hunian tetap yakni kelurahan Tondo, Talise dan Duyu proses pembangunannya masih berlangsung. Fasilitator PUPR Agus Abdul Kasim, mengatakan terkait proses penetapan penghuni huntap berdasarkan minat dari masyarakat. Selain itu, akan melakukan pendataan secara detail melalui kuiseoner dibagikan hal ini berguna untuk perbaikan ekonomi dan sosial.

Penulis : Ikram
Editor   : Yardin Hasan

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini