Ratusan Pekerja Swalayan yang Dijarah Masih Menganggur

0
200

PALU – Sejumlah pusat perbelanjaan yang dijarah saat gempa bumi September tahun lalu, terpaksa harus merumahkan karyawannya. Enam bulan pascagempa beberapa swalayan yang mengalami penjarahan belum menunjukkan aktivitas kapan akan memulai lagi usahanya. Kini, ratusan karyawannya akhirnya menganggur.

Di Bumi Nyiur Swalayan, salah satu pusat perbelanjaan di Palu korban penjarahan terlihat sepi. Melongok ke salah satu ruangan di lantai dua, rak-rak tempat pajangan barang terlihat tak beraturan. Begitupula di beberapa sudut ruangan terlihat onggokan bekas reruntuhan plafon. Posisinya masih seperti sejak terjadi bencana 28 September lalu.

Menurut Muslim Mamulai, pengacara yang menjadi kuasa hukum menggugat ke pemerintah di mana BNS termasuk penggugatnya, mengatakan, jumlah karyawan Bumi Nyiur Swalayan (BNS) milik Alex Irawan itu sebanyak 220 orang. Mereka itu ditempatkan di BNS di Jalan S Parman, Palu Timur.

Selebihnya, ditempatkan di beberapa BNS Smart yang tersebar di beberapa titik di wilayah Kota Palu. Ratusan pekerja BNS tersebut kata Muslim, kini belum bisa kembali bekerja karena seluruh barang-barang itu habis dijarah saat bencana.

Selain BNS, CV Manggala Utama Parigi milik Jusuf Hoesa juga terpaksa merumahkan sebanyak 34 karyawannya. Lalu ada CV Ogosaka milik Agus Anggriawan, sebanyak 25 karyawannya terpaksa tidak bisa bekerja lagi di perusahaannya. Dua perusahaan ini juga bergerak di sektor bisnis retail.

Hal yang sama juga terjadi di Swalayan Taman Anggrek akhirnya merumahkan karyawannya. Berikut adalah Centro Grosir Elektronik milik Donny Salim sebanyak 15 orang ikut menganggur. Lalu ada Inul Vista milik Iwan Teddy, 14 orang karyawannya ungkap Muslim belum bisa bekerja.

MENGGUGAT

Sedikitnya sembilan pengusaha di Sulawesi Tengah menggugat pemerintah karena mereka mengalami kerugian materil senilai Rp 87,377 miliar. Akibat penjarahan pascagempa bumi tersebut, tsunami dan likuefaksi di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Gugatan ini ungkap Muslim Mamulai, karena adanya jaminan dari
pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri bahwa toko yang dijarah akan dibayar pemerintah.

Gugatan tersebut, resmi didaftarkan, dengan perkara perbuatan melawan hukum (PMH) oleh penguasa sebagaimana dalam pasal 1365 KUH Perdata.
Perkara itu sendiri telah teregister dengan nomor 21/Pdt.G/2019/PN Pal, di Pengadilan Negeri (PN) Palu.

Atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan para tergugat tersebut, sehingga menimbulkan kerugian materil akibat penjarahan yang dialami 9 pengusaha tersebut senilai Rp 87,377 miliar. Sedangkan kerugian immateril berupa hilangnya rasa aman dan nyaman dalam berusaha serta trauma psikis dihitung dengan uang senilai Rp 5 miliar untuk masing- masing penggugat, atau totalnya Rp 45 miliar.

Penulis: Abidin
Foto: Mula akmal
Editor: Yardin Hasan

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini