Pemkot Palu Baru Selesaikan Validasi Data 20 Ribu Jiwa Penerima Jadup

0
440

PALU – Dinas Sosial Kota Palu baru menyelesaikan validasi 20 ribu jiwa data dari sekitar 40 ribu jiwa korban bencana gempa, tsunami dan likuifaksi. Validasi data itu diperuntukkan untuk mengajukan dana jaminan hidup yang besarnya Rp 10 ribu per orang per hari ke Kementerian Sosial.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinsos Palu, M Sidik, mengatakan, dalam waktu dekat data itu akan lebih dulu disahkan melalui surat keputusan (SK) walikota Palu.

“Harus ada SK walikota dulu baru kita ajukan ke Kemensos,”kata Sidik, Selasa 23 Juli 2019.

Dia menjelaskan, proses verifikasi dan validasi data kependudukan penerima jadup saat ini belum selesai. Karena itu, pengajuan nama nama penerima jadup yang telah diverifikasi akan dilakukan bertahap.

Berdasarkan basis data di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palu, calon penerima jadup Kota Palu awalnya berjumlah 40 ribu jiwa lebih. Akan tetapi Kementerian Sosial meminta Pemkot Palu untuk melengkapi identitas penerima berdasarkan nama, alamat, nomor kartu keluarga serta nomor induk kependudukan.

Pada pendataan awal yang dilakukan lintas satuan kerja, sebagian besar data korban bencana tidak sesuai dengan data yang tertulis dalam KTP dan kartu keluarga.

M. Sidik mengatakan, dengan permintaan Kemensos tersebut, Pemkot Palu kembali memeriksa satu-persatu nama penerima kemudian dicocokkan dengan data administrasi kependudukan.

“Terus terang kami kerja ekstra siang malam,” katanya.

Sidik pun mengaku, tetap memasukkan nama pengungsi yang ber-KTP luar Kota Palu sebagai calon penerima jadup di Kota Palu, asalkan memiliki identitas yang sama antara KTP dan KK.

Pemberian jadup tersebut sesuai amanat Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Korban Bencana.

Di dalamnya diatur bahwa bantuan jaminan hidup adalah bantuan yang diberikan kepada masyarakat/keluarga korban bencana berupa uang tunai untuk tambahan lauk pauk yang diberikan pada saat berakhirnya tanggap darurat dan berada di hunian sementara atau hunian tetap.

Lamanya pencairan jadup yang menjadi hak penyintas ini memicu keluhan dari penyintas. Pada 15 Juli lalu, Forum Korban Gempa Bumi dan Likuifaksi Kelurahan Balaroa (FKGBL-KB) kembali melakukan aksi demonstrasi di DPRD dan Balaikota Palu.

“Kami meminta agar hak-hak kami dapat terakomodir, karena Karena Kabupaten Sigi sudah 100 persen mendapat Jaminan Hidup (Jadup) dan santunan duka,” kata Sekretaris FKGBL-KB, Agus Panggona, dikutip dari Tribun Palu.

Kronologi Sengkarut Data Jadup Kota Palu:

1. November 2018, Pemerintah Kota Palu mengajukan data penerima jadup ke BNPB maupun Kemensos RI untuk 40.738 ribu jiwa pengungsi di Kota Palu.

2. Karena dana jadup tak kunjung turun, Pemkot Palu mengambil dana untuk jadup dari kas Pemkot Palu sebesar Rp54 miliar untuk periode Oktober 2018 hingga Maret 2019. Dana tersebut disalurkan melalui bentuk bahan makanan.

3. Mulai April 2019, pemberian jadup makanan dari Pemkot Palu selesai. Pemkot Palu kembali mengajukan dana jadup ke Kementerian Sosial dan BNPB.

4. Kemensos dan BNPB memverifikasi data pengajuan jadup dari Pemkot Palu. Hasilnya, Pemkot Palu diminta untuk memvalidasi data korban sesuai dengan nomor Kartu Keluarga dan Nomor Induk Kependudukan.

5. Pada Juli 2019, Kemensos mencairkan dana jadup untuk Kabupaten Sigi. Jadup Kabupaten Sigi berhasil cair karena telah menyelesaikan validasi data penerima. Kemensos kembali meminta Pemkot Palu segera menyelesaikan validasi data.

6. Hingga 23 Juli 2019, Pemkot Palu baru menyelesaikan validasi data 20 ribu jiwa.

Reporter: Hamdi Anwar
Editor: Ika Ningtyas

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini