Pemerintah Daerah Wajib Berikan Informasi Penanganan Pascabencana

0
129

PALU — Komisi Informasi Publik (KIP) Sulawesi Tengah, meminta pemerintah daerah untuk membuka seluruh informasi yang berkaitan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa, tsunami dan likuefaksi kepada publik.

“Sesuai amanah UU Keterbukaan Informasi Publik, badan publik yg tidak memberikan informasi yang sifatnya terbuka, bisa dikenai sanksi pidana,” kata Ketua Bidang Kerjasama dan Kelembagaan KIP Sulteng, Isman Manes dalam siaran persnya kepada Kabar Sulteng Bangkit, Jumat 7 Desember 2018.

Isman, mengatakan, keterbukaan informasi pascabencana bertujuan agar publik dapat berperan aktif melakukan pengawasan dalam setiap kegiatan yang dilakukan pemerintah.

Apalagi, kewajiban untuk menyediakan informasi bagi publik tersebut sudah diatur oleh UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP). “Kami berharap pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi, kabupaten/kota untuk menjalankan UU KIP,” kata dia.

Isman menjelaskan, Komisi Informasi sedang melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pasca rekontruksi tersebut yang sedang dilaksanakan pemerintah pusat dan daerah baik di Kota Palu, Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala dan Parigi Mautong. Presiden RI juga telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2018 tentang Percepatan Rekontruksi dan Rehabilitasi Pasca Gempa Bumi dan Tsunami di Provinsi Sulteng.

Pengawasan terhadap pelaksanaan rekontruksi dan rehabilitasi, kata Isman, harus dilakukan juga oleh wartawan dan masyarakat. Peran pengawasan yang dilakukan jurnalis dapat membantu masyarakat memperoleh informasi yang akurat.

Selain itu, masyarakat juga harus berperan aktif untuk mendapatkan informasi-informasi berkaitan dengan kegiatan pascabencana. Apabila ada badan publik atau pemerintah daerah tidak mau memberikan informasi diminta, masyarakat bisa melapor kepada Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah.

Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Palu, Muhammad Iqbal, mengatakan, selama ini jurnalis kesulitan mendapat informasi utuh tentang penangangan pascabencana. Sebab antara badan publik atau pemerintah daerah sering memberikan data yang berbeda dan masih saling lempar tanggung jawab.

“Misalnya soal data pengungsi, distribusi bencana bantuan, belum lagi soal anggaran-anggaran yang turun ke pemda,” kata Iqbal.

Menurut dia, pemerintah daerah belum menyediakan sistem informasi yang bisa diakses lebih mudah oleh publik dan jurnalis. Pemerintah daerah juga tidak memiliki juru bicara yang menjadi penyambung untuk jurnalis atau publik dengan badan publik lainnya.

Penulis: Ika Ningtyas

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini