Pelayanan Dasar Penyintas Dinilai Buruk

0
303
PENGUNGSI - Anak anak di pengungsian di huntara Donggala (foto-yardin)

PALU, PE – Koordinator Sulteng Bergerak, Adriansa Manu menilai, penyelenggaraan penanggulangan bencana terkait pelayanan dasar bagi penyintas bencana 28 September 2018 di Kota Palu sangat buruk. Pasalnya, hingga hari ini masih banyak penyintas yang tinggal di kamp pengungsian dan hunian sementara, tanpa kepastian kapan akan mendapatkan dana stimulan.

Padahal kata dia, Pemerintah Kota Palu telah menerima bantuan hibah dari Kementerian Keuangan sebesar Rp820.653.280.000, yang diperuntukan untuk bantuan dana stimulan bagi korban terdampak gempa bumi, likuefaksi dan tsunami.

“Jika merujuk data Pemkot, dana stimulan yang berasal dari dana hibah Kemenkeu itu, baru menetapkan 208 Kepala Keluarga (KK), sebagai penerima dana stimulan,” kata Adriansa dalam rilis persnya, belum lama ini.

Sementara menurut Adriansa, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo, saat memberikan keterangan terkait bantuan dana hibah ini, 8 Oktober 2019 lalu di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta mengatakan, data yang diterima oleh Wakil Presiden saat itu sudah sangat lengkap.

Tetap kenyataanya kata dia, hingga hari ini Pemerintah Kota Palu melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota, masih terus melakukan assessment data dan verifikasi data.

“Ini yang menurut kita buruk, padahal sudah masuk tujuh belas bulan pasca gempa bumi, likuefaksi dan tsunami, tapi Pemkot Palu masih terus mengulang-ngulang pendataan dan verifikasi data penerima stimulan,” kata Adriansa

Hal senada juga disampaikan Sri (57), penyintas tsunami. Dia mengatakan, pemerintah selalu saja melakukan pendataan, tetapi realisasinya tidak perna ada.

“Kami didata, berkali-kali oleh petugas pemerintah yang datang, tetapi bantuan tidak kunjung datang. Kami sudah bosan dengan pendataan, apalagi harus foto copy lagi KTP dan Kartu Keluarga untuk diserahkan kepada pemerintah,” keluh Sri

Menurut Adriansa, mestinya Pemkot Palu sudah menyalurkan dana stimulan kepada seluruh korban bencana di Kota Palu, tanpa persyaratan yang rumit dan berbelit-belit. Sebab kata dia, hunian sementara sudah mulai rusak, apalagi kondisi suhu kota Palu yang sangat panas, dapat menyebabkan penyakit bagi penghuninya.

Kata dia, para penyintas harusnya sudah mulai melakukan perbaikan dan pembangunan rumahnya masing-masing.

“Tidak ada lagi alasan untuk menahan dana stimulan para penyintas, karena alasan data yang belum valid, sebab dananya sudah tersedia. Kalau ada kendala teknis, apa kendalanya? Pemkot harus transparan dong,’ tegas Adriansa.***

Penulis  : Jefrianto
Editor    : Yardin Hasan

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini