Menanti Status Hukum Penghapusan KPR Terdampak Likuefaksi

0
150

PALU – Memasuki bulan ke sepuluh pascabencana gempa, tsunami dan likuefaksi berbagai masalah masih menjadi perhatian semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Salah satunya belum ada kejelasan status hukum Kredit Pemilikan Rumah (KPR) warga yang terdampak likuefaksi.

Sementara rumah maupun pinjaman yang menggunakan agunan rumah dan tanah tersebut sudah hilang.

Videlis Jemali salah satu nasabah KPR terdampak likuefaksi di Kelurahan Petobo, berharap ada kebijakan terkait status hukum hapus tagih yang dikeluarkan oleh pihak terkait.

Menurutnya, miris di tengah upaya bangkit dari masa keterpurukan, sejumlah masyarakat korban bencana yang sudah kehilangan rumah masih menghadapi tuntutan pembayaran kredit.

“Saya pikir tidak masuk akal obyek kredit sudah hilang tapi kreditnya masih berjalan terus,” ucapnya.

Dalam setahun ini pihaknya masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta lembaga keuangan untuk mengambil keputusan soal itu.

Videl yang ditemui usai mengikuti Seminar Perbankan Sulawesi Tengah dengan tema Penetapan Status Hukum Terhadap KPR atau Tanah Jaminan Kredit yang terdampak likuefkasi diselenggarakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Rabu, 24 Juli 2019, menilai, seminar tersebut belum menghasilkan solusi yang diharapkan.

Tapi, lanjut dia, setidaknya ada arah positif atau harapan setelah mendengar dari pihak perbankan bahwa mereka menunggu keputusan atau dasar hukum untuk diajukan ke kantor-kantor bank maupun pemerintah pusat untuk mengambil keputusan.

Untuk itu, Ia mendesak pemerintah daerah agar segera membuat keputusan hukum supaya itu menjadi dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan.

Dasar hukum itu kata dia, misalnya penetapan revisi RTRW akan menjadikan bekas-bekas likuefaksi itu sebagai zona merah dan tidak ditempati lagi. Dengan demikian hak atas tanah atau bangunan di atas bekas likuefaksi ini hapus atau hangus.

“Itu yang kami inginkan,” pintanya.

Seminar itu menghadirkan pihak terkait di antaranya, Industri Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, Kanwil BPN, Kejati dan beberapa nasabah KPR di wilayah terdampak bencana.

Ditemui di tempat yang sama Kepala Bank Sulteng, Rahmad Abdul Haris mengatakan pertemuan itu merupakan langkah awal untuk mencari solusi, apa saja yang harus disiapkan masing-masing pihak untuk segera mewujudkan status hukum KPR atau kredit tanah jaminan kredit yang terdampak likuefaksi.

Hal itu dilakukan supaya dapat melahirkan suatu regulasi dan perbankan bisa mendapatkan jaminan atas hapus tagih itu.

Ia mengaku selama ini kerap didatangi nasabah mempertanyakan kejelasan penghapusan KPR terdampak likuefaksi tapi pihaknya tidak bisa memberikan jawaban karena sampai saat ini penetapan status hukum KPR belum clear.

Menurutnya jika sudah ada RTRW yang ditetapkan oleh pemerintah daerah maka perbankan sudah mempunyai dasar untuk menyelesaikan jaminan kredit tersebut.

“Kalau sudah clear jaminannya hapus buku bahkan hapus tagih itu bisa dilakukan,” ujarnya.

“Makanya saat ini kita masih berjuang sama-sama,” tambahnya.

Menurutnya saat ini mereka merujuk pada peraturan OJK Nomor 45 tahun 2017 tentang perlakuan khusus terhadap kredit atau pembiayaan bank bagi daerah tertentu di Indonesia yang terkena bencana alam.

Lewat kesempatan itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Hidayat Lamakarate mengatakan terkait jaminan KPR dan kredit secara kebijakan Pemprov Sulteng tidak dapat memberikan solusi.

Menurutnya tugas pemda saat ini segera menyelesaikan dasar hukum dalam bentuk perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tentang perubahan RTRW Sulawesi Tengah berdasarkan revisi perubahan RTRW yang dilakukan kabupaten kota.

Pemerintah hanya bisa mengusulkan kalau boleh pihak terkait melakukan hapus tagih untuk rumah atau agunan yang terdampak bencana di Sulawesi Tengah.

“Kalau kita mintanya hapus tagih, jangan hanya hapus buku,” kata Hidayat.

“Nanti perbankan yang memperhitungkan apakah hal itu bisa dilakukan atau tidak, karena mereka yang mempunyai kebijakan,” tambahnya.

Rencananya pihaknya akan melakukan pertemuan kembali bersama semua pihak terkait, untuk mendapatkan solusi dari apa yang dibahas hari ini.

Melalui kesempatan ini, pihak yang berwewenang bisa memberi solusi bagi masyarakat terkait dengan KPR dan kredit yang saat ini masih dijalani meski lokasi rumah dan tanah telah hilang akibat bencana likuifaksi.

Sementara itu, Menurut M. Ikbal Gozali, Kepala Sub Bagian OJK Sulawesi Tengah, kebijakan hapus buku (write off) diatur dalam mekanisme internal bank atau perusahaan pembiayaan setelah melalui asesmen yang mendalam dengan kriteria tertentu atas kondisi debitur dan jaminan.

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/KDK.03/2018 tentang penetapan Kota Palu, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah sebagai daerah yang memerlukan perlakuan khusus terhadap kredit atau Pembiayaan Bank

Pokok-pokok perlakukan khusus diantaranya, kualitas kredit yang direstrukturisasi akibat bencana alam ditetapkan lancar, bank dapat memberikan kredit baru bagi debitur yang terkena dampak bencana alam, jangka waktu perlakuan khusus ditetapkan paling lama 3 (tiga) tahun

“Sementara tata cara restrukturisasi kredit atau pembiayaan diatur dalam mekanisme internal bank,” jelasnya.

Wakil kejaksaan Tinggi Sapta Sabrata, ditempat yang sama mengatakan, pihaknya akan memantau dan memberikan kontribusi tertulis terkait penetapan status hukumnya.

Pemberian pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah sesuai dengan pasal 34 ayat 2 UU nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan RI***

Penulis dan Foto : Sarifah Latowa
Editor : Sarifah Latowa

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini