Maria Hartiningsih: Jangan Tanyakan Perasaan Korban

0
200

PALU — Maria Hartiningsih, mantan wartawan senior Harian Kompas, mengingatkan pewarta agar tidak hanya mengeksplorasi kesedihan dan penderitaan korban bencana di Palu, Sigi dan Donggala. Berita yang membangkitkan optimisme dan saling menguatkan jauh lebih penting.

“Jangan pernah menanyakan bagaimana perasaan korban. Tetapi duduklah di sana dan rasakan sendiri bagaimana perasaan korban. Bertanya jangan menginterogasi. Kita adalah wartawan yang bisa mewartakan sebuah peristiwa dengan cerdas. Masyarakat jangan ditakut-takuti,” ujarnya.

Maria menjadi pembicara utama dalam seminar jurnalistik yang mengangkat tema ‘Jurnalisme Berperspektif Hak Asasi dan Gender dalam Perspektif HAM dan Perempuan’. Seminar ini diikuti sejumlah jurnalis lokal di Palu, Selasa 4 Desember 2018.

Seminar tersebut digagas oleh UNFPA bekerjasama dengan AJI Indonesia, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan salah satu Lembaga Swadaya Mayarakat Lokal, Libu Perempuan.

Selain menganjurkan para pewarta untuk mengangkat kisah-kisah inspiratif, Maria juga mengingatkan wartawan agar tidak takut memberikan kritik terhadap pemerintah daerah. Wartawan harus bisa menjadi pengontrol.

Wartawan yang baik, kata Maria, harus melihat fakta yang lebih dalam. Dengan melihat fakta yang lebih dalam, wartawan bisa melahirkan karya jurnalistik yang dapat mengkritisi pembangunan.

“Tugas jurnalisme itu adalah memberi suara pada mereka yang tidak bisa bersuara, yang secara kemanusiaan terpinggirkan, yang hak-haknya sebagai warga negara dinegasikan. Prinsip cover both side pun harus dalam perspektif kemanusiaan dan hak asasi manusia,” tegasnya.

Hal senada juga diungkapkan Basri Marzuki, fotografer Kantor Berita Indonesia, Antara. Media massa di Indonesia, kata Basri, masih banyak yang mengabaikan Kode Etik Jurnalistik saat meliput bencana di Palu, Donggala dan Sigi. Eksplorasi dan eksploitasi korban baik dalam bentuk narasi maupun gambar masih mudah dijumpai dalam media massa.

“Korban-korban ditampilkan secara vulgar. Jurnalis kerap tidak mempertimbangkan aspek psikologis korban dan keluarganya. Pemahaman akan mempengaruhi seseorang dalam menafsirkan sebuah visual korban bencana,” kata Basri.

Communication Officer UNFPA, Maria Endah Hulupi, menegaskan pentingnya pengarusutamaan gender selama selama tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pembangunan Sulawesi Tengah pascabencana. Pihaknya juga mendorong peningkatan kesadaran publik tentang Hak Asasi Manusia dan keseteraan gender.

Ia juga berharap wartawan dapat memberi perhatian khusus pada perempuan dan anak serta kaum marjinal. Yang tidak kalah penting mendapat perhatian wartawan adalah pembangunan hunian. Apakah cukup memenuhi kebutuhan perempuan. Sebab, perempuan dan anak-anak menempati angka tertinggi jumlah pengungsi.

“Kami telah mendirikan tenda ramah perempuan, pusat pengaduan korban kekerasan dan mengedukasi para korban di tenda pengungsian. Termasuk peningkatan kapasitas pada wartawan,” ujarnya.

Koordinator wilayah IV AJI Indonesia, Ridwan Lapasere, juga menekankan pentingnya posisi media massa untuk mengawal proses pembangunan Sulawesi Tengah pascabencana. Memasuki tahun politik, kata Ridwan, wartawan di lapangan harus bekerja keras untuk merebut ruang di media massa dalam memberitakan pembangunan pascabencana.

Kebijakan mitigasi harus terlihat dalam upaya rekonstruksi pasca bencana. Termasuk kebijakan yang ramah dan sensitif terhadap korban, penyintas, perempuan, anak dan kaum marjinal. Hasilnya akan terlihat 3 atau 4 tahun ke depan.

Proses rekonstruksi dan rehabilitasi, menurut Maria Hertaningsih, adalah proses yang sangat penting untuk menentukan masa depan Palu. Tak ada pilihan bagi wartawan selain menjadi watchdog.

Reporter: Zainal Ishaq
Editor: Ika Ningtyas

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini