Lurah Palupi Validasi Data Penerima Jadup Tahap Dua

0
1012
PROTES - Warga Palupi mendengar penjelasan pemerintah Kelurahan Palupi soal pendataan penerima jadup tahap dua, pekan lalu

PALU – Protes warga di Kelurahan Palupi Kecamatan Tatanga, terhadap data penerima jaminan hidup (jadup) masih terus berlangsung. Pekan lalu puluhan warga di kelurahan itu berkumpul di kantor Lurah Palupi untuk menagih janji pemerintah agar nama mereka masuk dalam daftar penerima jadup tahap dua. Sebelumnya, warga telah melakukan protes ke DPRD dan Dinas Sosial Kota Palu.

Pertemuan berlangsung di Kantor Kelurahan Palupi berlangsung sejam lebih, menyepakati perlunya pendataan dan verifikasi kembali untuk memasukan nama-nama yang tidak masuk dalam daftar penerima.

Ketua RW 6 BTN Puskud Kelurahan Palupi, Moh Kamrus Abduh mengatakan, instansi teknis yang mengurusi pendataan berjalan lamban. Mereka mengkhawatirkan nama-nama mereka tidak masuk sebagai penerima jadup tahap dua. ”Makannya hari ini kami datang lagi di kantor lurah,” sebutnya. Padahal selama ini lanjut Kamrus dirinya bersama warga lainnya cukup aktif berkoordinasi terkait data jadup ke kelurahan mereka.

Lurah Palupi Mas’ilah, mengatakan pemerintah sebenarnya telah melakukan pendataan jadup sesuai data korban terdampak yang ada di kelurahan itu. Mereka yang terdata adalah korban terdampak baik yang didata oleh petugas maupun yang melapor atas inisiatif sendiri. Walau demikian pihak kelurahan masih terus melakukan pendataan untuk melengkapi data sebelumnya setelah munculnya protes dari warganya.

Saat ini ungkap Ma’silah, sebanyak 611 kepala keluarga (KK) sudah terdata. Dan masih bertambah terus seiring pendataan untuk penerima jadup tahap dua yang masih terus berlangsung. Data sebanyak 611 KK atau 2.197 jiwa tersebut, kini telah dimasukkan di Kemensos.

Pelaksana Harian (PLH) Dinas Sosial Kota Palu M Nur Sidik, yang hadir pada pertemuan tersebut mengatakan, sesuai hasil temuannnya, saat ini masih banyak warga yang mestinya tidak berhak mendapatkan jaminan hidup namun justru tercantum sebagai penerima.

”Jika mengikuti aturan Kemensos, salah satu kriteria yang berhak dapatkan jadup adalah warga yang tinggal di huntara,” kata M Nur Sidik yang serempak mendapat sanggahan warga.

Pada diskusi yang berlangsung alot itu, Sidik meminta agar korban terdampak di Kelurahan Palupi terus memasukkan nama mereka ke Kelurahan. Ia meminta Lurah Palupi pro aktif melayani warga agar nama nama mereka masuk dalam daftar penerima. ”Sudah, kita kembali ke tujuan awal saja, ayo kita bersama lengkapi format kolom kemensos itu. Biar tidak ada yang terlewatkan,” ungkap Sidik mencoba menenangkan keriuhan warga. ***

Penulis : M Faiz Syafar
Foto      : M Faiz Syafar

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini