Kondisi Huntara Tak Ramah Bagi Kelompok Rentan

0
323

PALU — Perkumpulan Lingkar Belajar untuk Perempuan (Libu Perempuan) Sulawesi Tengah menyayangkan desain pembangunan huntara yang belum ramah terhadap kelompok rentan.

Koordinator lapangan Libu Perempuan, Maya Safira, mengatakan, huntara yang dibangun seharusnya mempertimbangkan aspek keamanan maupun kenyamanan kelompok rentan. Kelompok rentan yang dimaksud yaitu perempuan, remaja perempuan, anak dan penyandang disabilitas.

“Di Sibalaya Selatan sudah mulai ada percobaan perkosaan. Di beberapa tempat ada percobaan pelecahan,” kata Maya.

Kritik tersebut disampaikan pada Bincang Santai Kabar Sulteng Bangkit, Senin 17 Desember 2018 di Sekretariat Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Palu.

Diskusi yang dikemas dalam bentuk talkshow itu menghadirkan beberapa narasumber seperti Maya Safira dari Libu Perempuan Sulteng, Umar dari Forum Warga Petobo, serta Arie Setiadi Moerwanto, Ketua Harian Satuan Tugas Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sulawesi Tengah.

Desain bilik tanpa ruang privat, juga bisa menimbulkan masalah tersendiri bagi suami isteri saat menyalurkan kebutuhan biologisnya.

“Huntara yang di Petobo, kalau diinjak di bagian utara bisa kedengaran sampai ke selatan,” ungkap Umar, Koordinator Forum Warga Petobo.

Menanggapi kritik tersebut, Arie Setiadi Moerwanto memastikan pembangunan huntara yang dikerjakan PUPR telah sesuai standar. Sayangnya, tidak semua pembangunan huntara di Palu, Sigi dan Donggala (Pasigala) dikerjakan oleh PUPR.

“Yang di Sibalaya Selatan itu bukan kami. Kami sudah ingatkan standarnya harus menggunakan standar Kementerian PUPR,” katanya.

Menurut Arie, kementerian PUPR telah menetapkan standar yang tinggi. Standar tersebut telah diperhitungkan dari waktu ke waktu. Termasuk mempertimbangkan aspek keamanan dan kenyamanan dalam skema standarisasi huntara.

Juga fasilitas pendukung seperti layanan air bersih, kesehatan dan dan pendidikan. Skema tersebut dirancang dan disepakati bersama antara Kementrian PUPR dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

“Kita tidak menyalahkan yang lain untuk bisa membangun. Kan kita saling mengisi. Tetapi standarnya harus mengikuti standar kita,” ujarnya.

Reporter: Zainal Ishaq
Editor: Ika Ningtyas

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini