Kebencanaan Harus Menjadi Isu Utama Pembangunan Sulteng

0
191

PALU — BAGI warga Palu, Sigi dan Donggala yang berdiam di atas sesar aktif seperti Palu-Koro, masalah kebencanaan harus terintegrasi dengan kebijakan seluruh pembangunan. Baik dari sisi pendidikan sekolah, kebijakan tata ruang hingga menghadirkan kembali pengetahuan lokal tentang sejarah kawasan di daerah ini.

Hal itu dikatakan oleh anggota Ekspedisi Palu Koro, Neni Muhidin kepada Kabar Sulteng Bangkit, Minggu 25 November 2018. Ekspedisi Palu Koro berlangsung September 2017 sebagai upaya untuk Pengurangan Risiko Bencana (PRB). Sulawesi Tengah dipilih karena memiliki sesar aktif Palu-Koro yang membentang dari Teluk Palu hingga Teluk Bone membelah kota Palu.

Ekspedisi ini dirancang oleh Perkumpulan SKALA bersama dengan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Platform Nasional (PLANAS), Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) serta DisasterChannel.co.

Menurut Neni, pengintegrasiaan isu kebencanaan dengan kebijakan pemerintah dan membiasakannya dalam perilaku masyarakat saat ini cukup mendesak. Sebab dari pengamatannya, belum ada perubahan yang signifikan di masyarakat terhadap isu-isu kebencanaan usai musibah gempa berskala 7,4 SR.

”Kita butuh magnitude berapa lagi untuk membuat warga sadar akan bahaya gempa yang mengintai setiap saat,” ungkap Neni.

Warga baru sebatas mengetahui jenis-jenis ancaman dalam bencana alam. Namun itu belum cukup memadai sebagai bentuk kewaspadaan warga yang berdiam di atas sesar paling aktif di Indonesia tersebut.

Bagi Neni, warga harus mendapat pengetahuan yang cukup tentang sejarah kawasan di Kota Palu, Sigi dan Donggala. Sejauh ini pengetahuan tersebut masih terbatas pada orang-orang tertentu. Tak hanya pendatang, warga asli di tiga daerah ini belum banyak memahami sejarah gempa dan tsunami.

Gempa yang melanda 28 September 2018, sejatinya bukan kali pertama. Gempa pernah terjadi di Teluk Palu pada 1 Desember 1927, mengakibatkan 14 orang meninggal dan 50 lainnya luka-luka. Kemudian pada 30 Januari 1930, tsunami menerjang Pantai Barat Donggala. Tinggi tsunami mencapai lebih dari 2 meter selama 2 menit.

Delapan tahun kemudian, tepatnya 14 Agustus 1938, tsunami kembali menerjang Teluk Bambu, Kecamatan Balaesang, Donggala. Ketinggian tsunami mencapai 8 hingga 10 meter, 200 korban meninggal dunia, 790 rumah rusak, dan seluruh desa di pesisir barat Donggala hampir tenggelam.

Berikutnya, tsunami juga menyapu Pantai Barat Donggala dan Toli-Toli pada 1 Januari 1966. Terjangan tsunami setinggi 4 meter menyebabkan 9 orang meninggal dunia. Lalu, pada 11 Oktober 1998, gempa juga terjadi di Donggala. Ratusan bangunan rusak parah.

Pada 17 November 2008 terjadi di Laut Sulawesi, menyebabkan empat jiwa meninggal dunia.
Berikutnya pada 18 Agustus 2012, gempa di Kabupaten Sigi dan Parigi Montong mengakibatkan 8 orang meninggal dunia. “Bencana 28 September 2018 memang paling besar,” kata dia.

Pemicu bencana itu seperti yang dikemukakan Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho yakni adanya longsoran sedimen di dasar laut akibat gempa 7,4 SR yang mengguncang Donggala.

Peristiwa 28 September, kata dia, sebenarnya adalah pengulangan/siklus gempa bumi yang karakternya sama dengan gempa 1907 dan 1909. Ini sesuai dengan disertasi Mudrik R. Daryono, geolog yang terlibat dalam ekspedisi.

Selama ini, Pemerintah Provinsi Sulteng dan Pasigala dianggap belum mengarusutamakan kebencanaan dalam kebijakan strategis daerah. Indikatornya terlihat dari postur anggaran untuk BPBD yang kecil, padahal BPBD adalah ujung tombak penanggulangan bencana.

Sementara dokumen penunjang kebencanaan yang sebenarnya telah dimiliki Kota Palu, tidak disosialisasikan ke masyarakat. Sehingga pengetahuan tentang sejarah kebencanaan tidak dipahami penduduk asli dan para pendatang.

Setelah bencana 28 September, menurut pendiri komunitas literasi Nemu Buku ini, masyarakat dapat berinisiatif untuk menyusun sendiri kebutuhan kebencanaan di tingkat RT/RW. Misalnya menyusun secara partisipatif titik kumpul, titik aman, dan jalur evakuasi jika terjadi bencana.

Selain itu warga harus mendesak pemerintah agar wajib hadir dan menjadikan kebencanaan menjadi isu utama pembangunan.

Reporter: Yardin Hasan
Editor: Ika Ningtyas
Infografis: https://act.id

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini