Kabupaten Sigi Segera Miliki Dokumen Kedaruratan Bencana

0
392
BERI SAMBUTAN - Bupati Sigi, Mohamad Irwan, menyampaikan sambutan dan membuka lokakarya. (Foto: Ilham/ERCB-PfR)

SIGI – Beberapa wilayah di Kabupaten Sigi, seperti Desa Sibalaya, Jono Oge dan Desa Loru serta beberapa kawasan lainnya mengalami kerusakan parah saat gempa setahun silam. Desa Bora pusat pemerintahan Kabupaten Sigi, juga beberapa kali diguncang gempa.

Menyadari ancamana nyata itu, Pemerintah Kabupaten Sigi mulai bergerak menyusun pedoman bagi warganya untuk penanggulangan kedaruratan bencana. Menggandeng lembaga nonpemerintah yang tergabung dalam konsorsium beranggotakan Emergency Response Capacity Building (ERCB) dan Aliansi Partners for Resilience Indonesia. Finalisasi dokumen ini baru saja berakhir beberapa waktu lalu di Palu.
Bupati Sigi Moh Irwan Lapatta dan DPRD Kabupaten Sigi hadir dalam finalisasi dokumen kedaruratan bencana ini.

Irwan Lapatta mengatakan, membutuhkan RPKB ini untuk menyempurnakan upaya pengurangan risiko bencana yang berpotensi terjadi di Kabupaten Sigi. Dokumen RPKB ini akan dibuatkan landasan hukumnya baik berupa Peraturan Bupati atau Peraturan Daerah dan beliau berharap RPKB ini bisa dikomunikasikan ke tingkat nasional.

Mendukung pernyataan Bupati Sigi, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Sigi, Ajub Willem Darawia, menyampaikan dukungan DPRD bagi Bupati Sigi untuk menerbitkan Peraturan Bupati untuk RPKB ini. “DPRD mendukung upaya Bupati Sigi agar bisa menerbitkan Peraturan Bupati untuk menjamin pelaksanaan RPKB ini ke depan karena RPKB ini akan bermanfaat untuk masyarakat Sigi dalam membangun ketangguhan bencana ke depan,” tegas Ajub.


FOTO BERSAMA – Tim Penyusun RPKB Sigi bersama Bupati Sigi. Foto: Ilham/ERCB-PfR

Johan Rachmat Santosa mewakili konsorsium ERCB dan PfR Indonesia menyampaikan bahwa kajian risiko komprehensif yang mendasari RPKB ini menjadi dasar adanya aksi Pengelolaan Risiko Terpadu dalam dokumen RPKB ini. “Berubahnya ancaman bencana yang saat ini diperburuk dengan adanya perubahan iklim dan penurunan daya dukung lingkungan sebagai akibat bencana lalu sudah berdampak nyata kepada masyarakat, bencana hidrometeorologis seperti banjir bandang menjadi lebih sering terjadi, oleh karena itu upaya integrasi aksi pengurangan risiko bencana, adaptasi perubahan iklim dan tata kelola dan pemulihan daya dukung lingkungan menjadi satu keharusan dalam dalam RPKB ini.” jelas Johan.

Lebih lanjut Johan menambahkan, “ERCB dan Partners for Resilience Indonesia akan mendukung adanya audiensi RPKB Sigi ke tingkat nasional di BNPB guna memberikan masukan untuk proses penyusunan Panduan Penyusunan RPKB yang sedang dilaksanakan oleh BNPB saat ini.” (JRS)

MENGENAL ERCB DAN PFR INDONESIA

ERCB adalah konsorsium mitra-mitra Cordaid di Indonesia untuk Tanggap Darurat Bencana. ERCB dibentuk di tahun 2010 untuk memperkuat kapasitas lokal dan nasional mitra-mitra Cordaid di Indonesia untuk melakukan Tanggap Darurat Bencana Gabungan. Anggota Konsorsium ERCB ini meliputi: Aliansi Masyarakat Adat Nasional (AMAN), PERDHAKI, Lembaga Pengembangan Teknologi Pedesaan (LPTP), Yayasan Bina Swadaya, Mitra Aksi, Primari, Yayasan Pusaka Indonesia dan Caritas Indonesia (KARINA).

Beberapa angota ERCB yang terdiri dari LPTP, PERDHAKI, Yayasan Bina Swadaya, Yayasan Pusaka Indonesia beserta mitra lokalnya, Karsa Institute dan Yayasan Merah Putih, dengan dukungan dana dari Cordaid dan SHO, telah melakukan dukungan tanggap darurat bencana di Palu, Sigi dan Donggala sejak Oktober 2018 sampai pada masa pemulihan dan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Gempa, Likuefaksi dan Tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah.

Partners for Resilience Indonesia adalah program penguatan ketangguhan masyarakat yang mendorong adanya Pengelolaan Risiko Terpadu (Integrasi Pengurangan Risiko Bencana, Adaptasi Perubahan Iklim, dan Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem) untuk penguatan ketangguhan masyarakat Indonesia terhadap risiko bencana. Partners for Resilience didanai oleh Kementerian Luar Negeri Kerajaan Belanda dan diimplementasikan oleh 5 organisasi di Belanda yaitu Wetlands, Care Belanda, Cordaid, Palang Merah Belanda, dan Red Cross Climate Centre.

Di Indonesia PfR Indonesia dilaksanakan oleh Yayasan Lahan Basah Indonesia, Yayasan Care Peduli, IFRC melalui Palang Merah Indonesia, Caritas Indonesia, dan Red Cross Climate Centre. PfR sudah dilaksanakan di Indonesia sejak tahun 2010 dan di periode kedua yang dimulai sejak tahun 2015, PfR Indonesia fokus melakukan upaya-upaya dialog kebijakan untuk mendorong adanya Pengelolaan Risiko Terpadu dalam kebijakan-kebijakan yang ada di Indonesia.

Sumber   : Rilis ERCB
Editor      : Yardin Hasan

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini