Jusuf Kalla: Pemerintah Siap Hadapi Pemilik HGU

0
726
EVALUASI REHAB REKON - Wapres RI Jusuf Kalla bersama Gubernur Sulteng H Longki Djanggola dalam rapat evaluasi rehab dan rekon dampak bencana, Senin 7 Oktober 2019 di Ruang Polibu Kantor Gubernur Sulteng

PALU – Pembebasan lahan hak guna usaha (HGU) dan hak guna bangunan (HGB) untuk kepentingan pembangunan hunian tetap (Huntap), mencuat dalam rapat evaluasi rehbikitasi dan rekonstruksi (RR) yang dipimpin langsung Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), di Palu, Senin 7 Oktober 2019.

JK menyoroti lambatnya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, khsususnya yang berkaitan dengan pembangunan hunia sementara. Penyebabnya adalah kesiapan lahan untuk relokasi.

TINJAU – Wapres JK mengamati denah kawasan huntap di Kelurahan Duyu, Senin 7 Oktober 2019.

Ia menegaskan, lahan untuk kepentingan relokasi adalah lahan Hak Guna Bangunan (HGU) dan Hak Guna Usaha (HGU) yang masa berlakunya telah selesai. Pekerjaan ini tahun 2020 sudah harus selesai. Beberapa HGB yang habis kontraknya seperti di wilayah huntap Tondo tidak akan diperpanjang. Diambil alih negara untuk menjadi pembangunan huntap.

“Pake itu. Kalau ada perkara di kemudian hari kita hadapi. Peruntukannya kan untuk masyarakat bukan untuk siapa-siapa,” tegas JK.

Saat ini lanjut JK luas lahan yang sudah selesai sekitar 105 hektar dari kebutuhan 228 hektar untuk dua lokasi pembangunan huntap di Palu – yaitu di wilayah Keluraha Tondo dan Kelurahan Duyu. Kendala teknis selama proses penanganan pascabencana harus dituntaskan.

Sementara itu, untuk korban bencana yang masih tinggal di tenda pengungsian Wapres memerintahkan pindah ke huntara sambil menunggu penyelesaian pekerjaan huntap. Saat ini katanya, ada 500 unit huntara kosong. Segera diisi bagi mereka yang masih tinggal di tenda pengungsian.

Tak hanya menyentil soal lahan HGU, JK menjelaskan saat ini pemerintah telah menyediakan dana stimulan sebesar Rp1,9 triliun. Pekan depan dana tersebut rencananya segera didistribusikan untuk mempercepat pembangunan rumah rusak berat. Untuk mempercepat proses pembangunannya, pemerintah menurunkan 1.000 personel TNI. ”Dikoordinir langsung Danrem 132 Tadulako,”papar Wapres.

Sama halnya dengan pembangunan fnfrastruktur, JK meminta Kementerian PUPR mempercepat prosesnya. karena dananya pun sudah tersedia. Khususnya pembangunan rumah sakit, puskesmas, Kampus Universitas Tadulako dan Kampus IAN Datokarama Palu dan perkantoran.

 

TANAM POHON – Wapres JK menanam pohon di kawasan hunian tetap Kelurahan Duyu, Senin 7 Oktober 2019

“Ini kunjungan terakhir saya sebagai Wapres. Saya akan berhenti 13 hari lagi. Karena itu saya memastikan pelaksanaan rehab dan rekon akan berjalan baik kedepan,” tutupnya. Rapat evaluasi rehab rekon ini dihadiri Kepala BNPB, Doni Monardo, Menteri BPN/ATR Sofyan Jalil. ***

Penulis : Mohammad Qadri & Yardin Hasan
Foto      : Humas Pemprov

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini