Inisiator Serahkan Dokumen Penolakan Tanggul ke Pemerintah

0
158

PALU – Kelompok masyarakat sipil yang menginisiasi petisi daring Tolak Tanggul Teluk Palu, menemui Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sulawesi Tengah (Sulteng), Hidayat Lamakarate di rumah jabatannya, Jumat (12/4/2019).

Dalam kesempatan tersebut, pihak inisiator menyampaikan niat pertemuan, didasari oleh jabatan beliau, sebagai pimpinan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Sekdaprov menerima pihak inisiator, untuk memaparkan dasar penolakan. Dalam kesempatan berdiskusi tersebut, pihak inisiator membicarakan hal-hal, yang terkait prioritas dan urgensi penanganan pasca bencana di Sulteng, yang menurut mereka, adalah problem sosial dan budaya para penyintas dan bukan infrastruktur, seperti gagasan pembangunan tanggul laut itu.

Dalam hal itu, pihak inisiator menegaskan pemahaman, rekonstruksi tidak sekadar dimaknai sebagai pembangunan fisik belaka, dan jika diskursus tentang rekonstruksi, baiknya diarahkan ke problem hunian dan sanitasi.

“Solusi dari penolakan tanggul laut itu, juga kami sampaikan. Satu di antaranya, adalah mengembalikan ekosistem mangrove di pesisir Teluk Palu, yang kami percaya bisa menjadi upaya mitigasi atau tindakan kongkrit, bagi pengurangan risiko bencana, yang berbasis ekologi.

Hal utama lainnya mengenai partisipasi yang absen, dalam pembahasan usulan tanggul laut itu,” ujar inisiator petisi daring Tolak Tanggul Teluk Palu, Muh Isnaeni Muhidin, atau yang akrab disapa Neni Muhidin, dalam siaran persnya, Jumat (12/4/2019).

Neni menegaskan, pihaknya berada di pihak pemerintah daerah. Kata dia, kesan menghalang-halangi kebijakan pembangunan tanggul itu, karena pihaknya menganggap, itu adalah usulan JICA dan Bappenas, melalui Pemerintah Pusat di Jakarta, yang menyusun dokumen Rencana Induk Penanganan Pasca bencana di Sulteng.

“Kami ingin memberi pemerintah daerah “suara lain”, skema dan perspektif yang kami anggap berorientasi, tidak saja kepada manusia, tetapi juga pengurangan risiko bencana,” ujarnya.
Lanjut Neni, Sekdaprov menerima dokumen yang diserahkan, dan berjanji akan membawanya ke Gubernur Sulteng, juga Satuan Tugas Penanganan Bencana Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

“Kami meminta dipertemukan, untuk membicarakannya lebih lanjut hal tersebut, yang mana permintaan kami itu juga diamini oleh Sekdaprov,” ujarnya.

LONGKI: HARUSNYA BERSYUKUR

Polemik ini mendapat respon Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah. “Harusnya disyukuri, bukan dihalangi rencana pembangunan tanggul itu,” kata Gubernur Sulawesi Tengah H Longki Djanggola, Selasa, 9 April 2019.

Menurut Longki, pembangunan tanggul laut itu rencananya dibiayai bantuan luar negeri melalui Japan International Coorporation Agency (JICA) dan pemerintah pusat.

Kata Longki lagi, usulan Kepala BNPB Doni Monardo agar di bagian depan tanggul itu ditanami mangrove. “Alangkah indahnya kalau tanggul itu terwujud” kata Longki.

Dia menyambut ide mangrove di pesisir Teluk Palu. “Silakan kalau ada ide mangrove di areal itu. Dan kita akan mencarikan sumber dana lain untuk ide tersebut,” kata Longki. ***

Penulis: Jefrianto & Pataruddin
Foto: Jefrianto
Editor: Yardin Hasan

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini