Huntara Pemerintah Tidak Ramah Penyandang Disabilitas

0
122

SIGI — Mansa terlihat kecewa setelah mendatangi salah satu hunian sementara di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah.

Ia kecewa karena kursi roda yang ia pakai, ternyata tidak bisa masuk ke toilet di huntara yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) itu.

Saat diukur, ternyata lebar pintu masuk toilet hanya 60 sentimenter. Ukuran itu tentu tidak ideal bagi penyandang difabel yang seharusnya berukuran minimal 90 sentimenter. “Kami berharap agar pemerintah bisa membangun fasilitas yang lebih ramah untuk semua,” kata Mansa, siang kemarin, 3 Desember 2018.

Hari itu Mansa tidak sendiri. Ia datang ke huntara bersama lima organisasi penyandang disabilitas. Yakni Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPID), Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Gerakan Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (GERKATIN), Persatuan Tuna Netra Indonesia (PERTUNI), dan Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas (PPUAD).

Mereka mengecek huntara sebagai bagian untuk memperingati Hari Disabilitas yang diperingati setiap 3 Desember. Huntara yang dibangun di Sigi ini adalah salah satu huntara kolektif bagi keluarga penyintas bencana alam 28 September yang kehilangan rumah. Pada tahap pertama ada 1.200 huntara yang diperkirakan akan memuat 14.400 kelurga di Palu, Sigi dan Donggala.

Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, Samsinar, mengatakan, toilet sempit bukan satu-satunya sebab di dalamnya masih menggunakan toilet jongkok. Padahal idealnya, penyandang disabilitas membutuhkan toilet duduk.

Selain itu, bangunan huntara masih memasang tangga-tangga tanpa ada tanjakan landai bagi difable yang menggunakan kursi roda maupun tuna netra.

Samsinar menjelaskan, pembanguna huntara kolektif seharusnya memenuhi standar yang dimandatkan UU No 19 Tahun 2011 dan UU No 8 Tahun 2016. Kedua UU tersebut telah mengakui dan melindungi hak-hak penyandang disabilitas dalam segala situasi, salah satunya upaya-upaya pengurangan resiko dan penyelamatan dari bencana.

Transisi menuju pemulihan Sulawesi Tengah pascabencana, kata dia, adalah momentum untuk merancang ulang ruang dan wilayah yang lebih ramah bagi semua orang. Ruang dan wilayah yang dapat dijangkau, dilalui, dan digunakan tanpa hambatan dan risiko bahaya.

Aksesibilitas tersebut bukan suatu hal istimewa atau eksklusif untuk penyandang disabilitas. Aksesibilitas dimaksudkan bahwa ruang, sarana dan fasilitas publik, termasuk jalan raya dan transportasi, dapat diakses oleh semua orang, bagi penyandang disabilitas dan bukan penyandang disabilitas.

“Misal saja, jalan berbatu dan berlubang besar, itu berbahaya bagi semua orang, bukan hanya penyandang disabilitas,” kata salah Samsinar.

Begitu juga toilet berpintu kecil dan berdimensi sempit, bakal menyesakkan semua pengguna. Kediaman atau gedung dengan terlalu banyak tangga dan tanpa tanjakan landai, menyulitkan semua orang. Demikian juga dengan angkutan kota dengan hanya satu pintu untuk masuk dan keluar, berbahaya bagi semua penumpang.

“Kami bukan sedang menuntut keistimewaan. Kami memperjuangkan kemudahan akses bersama, sebagaimana diamanatkan oleh UU dan diakui dunia sebagai hak universal,” kata Samsinar menegaskan.

Ketua Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Sulawesi Tengah Kementerian PUPR, Arie Setiadi, mengatakan, pemerintah akan membangun beberapa huntara yang ramah untuk disabilitas. Namun pihaknya belum menetapkan huntara mana saja untuk mengkomodir kepentingan penyandang disabilitas. “Kami masih mendesainnya,” kata Arie dihubungi melalui telepon.

Menurut Arie, pemerintah tidak bisa menerapkan seluruh huntara agar ramah dengan kebutuhan penyandang disabilitas. “Itu susah dan biayanya akan mahal sekali,” katanya.

Reporter: Rafiq Alamrie
Editor: Ika Ningtyas

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini