HIMAP Diskusikan RTRW Berbasis Mitigasi

0
256
DISKUSI MITIGASI - Diskusi bertema Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Berbasis Mitigasi Bencana, yang dilaksanakan oleh HIMAP Untad, Kamis (20/2/2020), bertempat di Sekretariat HIMAP. (FOTO: DOK SULTENG BERGERAK)

PALU – Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik (HIMAP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Tadulako (Untad) menggelar diskusi bertema Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Berbasis Mitigasi Bencana, Kamis (20/2/2020), bertempat di Sekretariat HIMAP. Diskusi tersebut dihadiri ratusan mahasiswa Jurusan Administrasi Publik, Sosiologi, Ilmu Komunikasi, Ilmu Pemerintahan dan Geologi.

Dosen Jurusan Administrasi Publik, Ricard Labiro yang menjadi salah satu pemantik dalam diskusi itu menyatakan, Revisi RTRW Provinsi Sulteng yang sedang disusun pemprov, lebih cenderung memberikan ruang kepada pemodal, dalam hal ini investasi, untuk mengeruk sumber daya alam di Sulteng, ketimbang menjadi pelindung bagi masyarakat yang tinggal di tempat yang rentan bencana.

Menurutnya, kebijakan itu sama sekali tidak mempertimbangkan risiko bencana, yang sewaktu-waktu terjadi akibat aktivitas tektonik, seperti sesar Palu-Koro, termasuk bencana alam akibat kerusakan lingkungan.
Sementara itu, Koordinator Sulteng Bergerak, Adriansa Manu yang juga memantik diskusi tersebut menyebut, dari 6,4 juta ha daratan Sulteng, terdapat 49 persen luasan yang telah ditunjuk sebagai kawasan pertambangan, perkebunan skala besar seperti sawit dan HPH.

Dia mengatakan, revisi tata ruang wilayah Provinsi Sulteng yang saat ini masih dalam proses, sama sekali tidak memiliki perspektif mitigasi bencana. Menurutnya, tidak ada yang berubah dari kebijakan sebelumnya. Justru kebijakan ini semakin memberi ruang seluas-luasnya bagi para pemodal.

“Jadi, kita akan kembali menghadapi musibah besar, jika tidak ada tekanan besar dari masyarakat. Mahasiswa harus menjadi pelopor untuk mendesak pemerintah, menghentikan pembahasan revisi RTRW Provinsi Sulteng, yang sebentar lagi dibahas di legislative,” tegas Adriansa.

Merespon hal tersebut, sejumlah mahasiswa menyatakan akan terlibat mendesak pemerintah dan legislative, agar menunda penetapan kebijakan tata ruang wilayah Provinsi Sulteng, sebelum ada kajian risiko bencana di seluruh daerah di Sulteng. Mereka juga meminta agar pemerintah membuat dokumen pengurangan risiko bencana, rencana kontijensi, termasuk membuat kurikulum kebencanaan, mulai dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. ***

Penulis   : Jefrianto
Editor     : Yardin Hasan

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini