Gagal Fungsi Peringatan Dini Tsunami

0
808

Kondisi Anjungan Pantai Talise pascagempa dan tsunami pada tanggal 28 September tahun lalu, mengakibatkan kerusakan parah. Jumat, 20 September 2019.

 

Penelusuran Kabar Sulteng Bangkit menemukan sejumlah fakta baru soal kegagalan sistem peringatan dini tsunami yang menerjang Palu setahun lalu. Perlu disesuaikan dengan profil Palu.

SETELAH 33 tahun hidup di lembah Palu, Andi Besse Fatimah sudah terbiasa merasakan gempa. Ia sadar betul sedang hidup di atas tanah yang kerap diguncang lingu.

Jumat sore, hampir setahun lalu, bumi bergetar kali pertama pukul 15.00 WITA. Ia pun tak acuh saja. Saat itu, BMKG merilis gempa pertama tersebut berkekuatan magnitudo (M) 6, berpusat di Desa Sirenja, Kabupaten Donggala.

Usai beberapa detik bumi bergetar, Andi sudah kembali menata lapak jualannya. Ada aneka olahan paru goreng di atas meja. Sore itu, ia hendak mencoba peruntungan lewat lomba kuliner yang digelar dalam rangkaian Festival Pesona Palu Nomoni III oleh Pemkot Palu di Pantai Talise. Lokasi festival tahunan ini berjarak 200 meter dari Teluk Palu.

Tapi, sebelum ingar-bingar festival dimulai, bumi kembali berguncang pukul 18.02 WITA. Kali ini lebih keras dari yang sudah-sudah. Tubuh Andi terpental ke kanan dan kiri, lalu jatuh tersungkur. Stan-stan ambruk. Tiang-tiang listrik rubuh. Gelap menyergap.

Tapi, ini baru awal dari bencana selanjutnya yang mematikan.

Hanya beberapa menit setelahnya, terdengar laut bergemuruh. Disusul teriakan-teriakan panik dari berbagai penjuru: “Air…air!”

Andi segera melongok ke pantai, gelombang tinggi sedang menuju ke arahnya.

Kepanikan menyergapnya di antara ribuan orang yang berlarian kesana-kemari. Tiba-tiba, bombatalu telah menerjang tubuhnya. Tiga kali, berturut-turut. Menghempaskannya sejauh 100 meter hingga pagar kantor Samsat. Dengan berpegangan kuat di pagar besi itu, ia akhirnya selamat. “Hanya kaki yang penuh luka,” katanya saat menceritakan ulang bencana itu, 16 Agustus 2019.

Andi bersyukur mendapat kesempatan hidup kedua. Namun, tidak bagi ribuan jiwa yang hilang dan meninggal di pesisir Kota Palu, karena terjangan tsunami setinggi 2-5 meter. Ini tsunami kedua yang merenggut banyak korban, setelah tsunami Aceh 2004 silam.

Suasana Pantai Talise menjelang satu tahun bencana, 20 September 2019. Foto: Rahmat Dhani

Pada tanggal 9 Juli 2019 Wali Kota Palu Hidayat merilis jumlah korban tsunami khususnya di Kota Palu sebanyak 1.365 jiwa. Korban jiwa terbanyak di pesisir Kelurahan Lere dan Pantai Talise yang membentang tiga kilometer dari Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur hingga Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore.

BMKG Pusat merilis tsunami itu terjadi setelah gempa dahsyat berkekuatan magnitudo 7,7 yang kemudian dimutakhirkan menjadi 7,4. Pusatnya di Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, sekitar 100 kilometer dari tempat Andi Besse bertahan hidup.

Gempabumi ini dipicu bergeraknya Sesar Palu-Koro. Sesar sepanjang 500 kilometer ini memanjang utara ke selatan, mulai dari sekitar batas perairan Laut Sulawesi dengan Selat Makassar sampai pantai utara Teluk Bone.

Tsunami 28 September 2018, bukan tsunami pertama di Teluk Palu. Dua tsunami pernah terjadi sebelumnya. Yakni pada 1 Desember 1927 setinggi 15 meter dan menyebabkan 14 orang tewas dan 40 terluka. Tsunami kedua pada 20 Mei 1938 setinggi 4 meter. Sehingga dalam rentang satu abad, sudah tiga kali tsunami menerjang pesisir Kota Palu.

Sulawesi Tengah memang rawan dengan bencana alam, utamanya gempa bumi dan tsunami. Sebab wilayah ini tempat bertemunya tiga lempeng tektonik utama dunia yaitu Lempeng Indo-Australia, Lempeng Pasifik, dan Lempeng Eurasia. Pergerakan lempeng-lempeng inilah mendorong pergerakan sesar geser Palu Koro yang kemudian memicu tsunami setahun silam.

**

Jumlah korban, mungkin, tak akan sebanyak itu jika sistem peringatan dini berjalan sebaik-baiknya.

Secara struktural, Indonesia Tsunami Early Warning System (InaTEWS) sebenarnya telah dibangun di Kota Palu sejak 2011. InaTEWS ini punya dua bagian penting: jaringan sensor untuk mendeteksi gempa bumi dan tsunami serta infrastruktur jaringan komunikasi untuk menyebarluaskan berita potensi tsunami dan arahan evakuasi.

Ada 9 jaringan sensor pendeteksi gempa yang tersebar di sejumlah daerah di Sulawesi Tengah. Alat lain berupa GPS (global positioning system) dan tide gauge, sebagai pengukur perubahan ketinggian air laut untuk mendeteksi tsunami.

Sedangkan jaringan komunikasi antara lain menggunakan media massa, sms, faksimile, email, media sosial dan menara sirene. Nah, menara sirene setinggi 30 meter ini menjulang di tengah kota, di Taman Gor, jalan Mohamad Hatta, Kota Palu.

Pelaksanaan InaTEWS itu mengacu buku Pedoman Pelayanan Peringatan Dini Tsunami (2012) yang dikeluarkan BMKG. Tahapannya dimulai dari ketika gempa bumi terjadi, seluruh sensor pencatat di stasiun seismik akan mencatat data dan mengirimkannya ke pusat pengolahan data di BMKG Pusat, Jakarta.

BMKG Pusat punya waktu lima menit untuk mengirimkan berita gempa bumi yang disertai potensi tsunami, dilengkapi tingkat ancaman tsunami dengan status ‘Awas’, ‘Siaga’ atau ‘Waspada’, serta perkiraan waktu tiba ke pantai.

Penyebarluasan berita itu, secara serentak melalui sms, email, dan faksimile yang dikirimkan ke media massa, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pemerintah daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, termasuk juga ke POLRI, TNI serta institusi terkait.

Apabila status potensi peringatannya “Awas” dan “Waspada”, maka pemerintah daerah harus segera memerintahkan evakuasi masyarakat.

Pengumuman evakuasi bisa menggunakan berbagai fasilitas, seperti membunyikan sirene, pengeras suara masjid, kentungan, atau alat bantu lainnya. Apabila menggunakan sirene, maka sirene harus dibunyikan selama 3 menit dan berulang-ulang.

Tower sirene peringatan dini tsunami di Taman Gor, Kota Palu, 20 September 2019. Foto: Rahmat Dhani

Sirene tsunami dan pengeras suara itu dioperasikan oleh Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalop), sebuah unit khusus pelaksana peringatan dini di bawah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), yang harus bekerja selama tujuh hari sepanjang 24 jam. Pusdalop menerima berita gempabumi yang berpotensi tsunami dari BMKG Pusat itu melalui jaringan warning receiver system (WRS).

Untuk mengecek sirine tsunami berfungsi atau tidak, Pusdalop yang didampingi BMKG membunyikannya setiap tanggal 26 per bulannya, pada pukul 10.00 WITA. Tanggal itu dipilih sebagai pengingat kejadian gempabumi dan tsunami yang terjadi pada Minggu 26 Desember 2004 yang melanda Pantai Barat Sumatera dan pesisir di Samudera Hindia.

Nyatanya, sirine di tengah kota Palu ini tidak berbunyi pada malam bencana 28 September 2018. Andi Besse mengaku sama sekali tidak mendengar bunyi sirene atau petunjuk lain untuk evakuasi. Demikian pula tidak ada sms pemberitahuan tsunami yang masuk ke ponselnya.

Itu diperparah karena ia juga tak punya pengetahuan bahwa Teluk Palu punya potensi tsunami.

“Saat gempa besar, saya memang tidak lari menjauhi pantai. Saya tak menyangka akan ada tsunami,” kata perempuan yang sudah tiga tahun berdagang makanan ini.

Herny, warga yang tinggal 500 meter dari Pantai Talise, menyatakan hal senada. Ia tak mendengar sirine petunjuk evakuasi berbunyi di malam naas itu.

Setelah gempa besar mengguncang, wanita 31 tahun ini sebenarnya hendak menjauhi pantai. Tapi ia kesulitan menyelamatkan diri. Sebab tidak ada jalur evakuasi di tepi pantai, dan jalan-jalan umum banyak tertutup oleh warung pedagang makanan. “Beberapa menit saja tsunami sudah datang menghantam,” katanya.

Herny selamat karena berpegangan pada tiang Jembatan Palu IV yang roboh. Jembatan bercat kuning ini sebelumnya berdiri megah sebagai ikon Kota Palu.

Hasil penelusuran Kabar Sulteng Bangkit menunjukkan Sistem Peringatan Dini Tsunami di Kota Palu ini punya segudang masalah sejak awal dibangun hingga 28 September 2018.

Kepala Seksi Data dan Informasi Kantor BMKG Stasiun Geofisika Kelas 1 Palu, Hendrik Leopatty, mengatakan, lokasi berdirinya menara sirine itu terlampau jauh dari pesisir yakni sekitar 4-5 kilometer ke Pantai Talise, Kelurahan Besusu Barat. Sehingga, apabila didengar di pesisir Teluk Palu, bunyi sirine itu hanya sayup-sayup. “Sirine terdengar jelas hanya dalam radius dua kilometer,” kata Hendrik, awal September 2019.

Hendrik tak mengetahui ikhwal penetapan Taman Gor sebagai lokasi tower sirine di tengah kota itu karena ia baru bertugas di Palu pada 2015. Dari mantan Kepala BMKG Palu periode 2013-2018, Petrus Demon Sili, Kabar Sulteng Bangkit memperoleh penjelasan bahwa pemilihan Taman Gor itu ditetapkan oleh Pemkot Palu sebagai pihak yang berwenang menyediakan lahan. “BMKG Hanoi menyiapkan peralatan,” kata dia.

Bukan hanya lokasinya yang jauh dari pantai. Sebelum bencana 28 September 2018, performa menara sirine peringatan dini tersebut sudah turun sekitar 30 persen setelah baterai di dalam uninterruptible power supply (UPS) tidak berfungsi baik. UPS berkekuatan 3 kVA tersebut sejatinya sebagai penyimpan listrik selama 30 menit agar server data gempa tetap terlindungi dan sirene bisa dinyalakan saat jaringan listrik mati.

Hendrik Leopatty, Kepala Seksi Data dan Informasi Kantor BMKG Stasiun Geofisika
Kelas 1 Palu, saat mengecek aktivitas kegempaan, Kamis 19 September 2019. Foto: Rahmat Dhani

Menurut Hendrik Leopatty, gangguan pada baterai UPS itu sebenarnya telah dilaporkan oleh Pusdalop Kota Palu pada Juli 2018 dan telah diteruskan ke BMKG Pusat. BMKG Pusat juga telah menurunkan teknisi dari perusahaan rekanan yang setiap bulan bertugas mengecek kelayakan peralatan InaTEWS.

Saat aktivasi 26 September 2018—dua hari sebelum bencana, UPS belum diganti dengan yang baru. Sebab sirene tetap bisa berbunyi dengan suplai listrik. “Saat itu kami tidak pernah menyangka akan ada bencana besar dan jaringan listrik mati,” kata Hendrik.

Puncaknya, ketika gempa mengguncang M 7,4, sistem peringatan dini tsunami itu benar-benar tak berguna.

Kita mulai dari cerita Andi Parenrengi, salah satu operator peringatan dini Pusdalop BPBD Kota Palu. Pria 32 tahun itu, sudah lima tahun bekerja sebagai operator dan dilatih sebulan sekali agar selalu siaga. Sehingga, seluruh pedoman peringatan dini sudah ia kuasai di luar kepala.

Sehari-harinya, Andi berada di ruang operasional Pusdalop jalan Balaikota Utara. Di ruang berukuran 3 m x 3 m, terdapat tiga komputer dan sebuah server berukuran lebar 80 cm dan tinggi 2 m. Alat-alat itu adalah warning receiver system/WRS yang terkoneksi dengan internet melalui Decoder Video Broadcast (DVB) Early Warning System (EWS). Fungsinya, untuk menerima berita peringatan dini dari BMKG Pusat. Tombol untuk aktivasi sirene juga dinyalakan dari ruangan ini.

Pada Jumat 28 September 2018, jaringan WRS di ruang Andi masih menerima berita gempabumi pertama yang berkekuatan M 6, pukul 15.00 WITA. Berita itu juga diterima kantornya via sms blast, email dan faksimile.

Kondisinya berbeda saat gempabumi kedua pukul 18.02. Ruangan operasional itu ikut berguncang kuat. Andi dan dua operator lainnya yang sedang berada di dalam, lari menyelamatkan diri mencari tanah lapang di halaman depan kantor.

Beberapa menit setelahnya, jaringan listrik di sekujur kota langsung blep, mati.

Di tengah remang-remang, Andi kembali ke ruangannya, melihat kantornya sudah berantakan. Dua komputer WRS jatuh ke lantai. Jaringan provider Telkomsel yang ia pakai juga lumpuh. Praktis, tak ada berita gempabumi yang bisa diakses, baik lewat telepon, email, faksimile, alih-alih dengan WRS.

Listrik mati seperti itu sebenarnya sudah diantisipasi dalam Pedoman Layanan Sistem Peringatan Dini. Prinsipnya, Pemda harus memiliki cadangan listrik serta berbagai peralatan komunikasi alternatif (redundancy) lainnya. Sehingga informasi dari BMKG tetap bisa diterima dalam situasi paling buruk.

Pusdalop BPBD Kota Palu bukannya tak memiliki cadangan listrik. Mereka punya sebuah mesin genset. Tapi, masalahnya, menurut Andi, bensin untuk mesin genset saat itu kosong. Namun dirinya tidak mengetahui pasti kapan bahan bakar pada genset tersebut diisi terakhir kali. Dia baru mengetahui saat mencoba menghidupkan mesin tersebut.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Palu, Bambang Sabarsyah, membenarkan kalau bahan bakar mesin genset saat itu memang kosong. “Bahkan sudah satu bulan belum diisi,” kata dia.

Mesin genset itu, kata dia, sebelumnya sering dipakai saat jaringan listrik di kantornya mati. Maklum, listrik byar pet memang kerap melanda Kota Palu.

Karena alat peringatan dini lumpuh, Andi dan dua rekannya pun bergeser membantu warga yang mengungsi ke Lapangan Vatulemo, dekat kantor wali kota.

Kepala BPBD Kota Palu, Presly Tampubolon, menunjukan salah satu komputer yang digunakan sebagai penerima laporan terjadinya gempa bumi dari BMKG, di ruangan oprasional Pusdalop, Jumat 2 Agustus 2019.

Jaringan listrik juga mati di Kantor BMKG Stasiun Geofisika Kelas 1, Kota Palu, di Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat. Sama deperti Pusdalop, BMKG pun sebenarnya punya mesin genset untuk cadangan listrik.

Masalahnya, menurut Hendrik Leopatty, kapasitas mesin genset yang dimiliki hanya 10 kVA, lebih kecil dari daya listrik yang dibutuhkan kantornya sebesar 20 kVA. Apabila genset saat itu tetap dihidupkan, risikonya dapat memicu korsleting hingga kebakaran. “Sebenarnya kami akan pengadaan genset 20 kVA, tapi bencana lebih dulu datang,” kata dia.

Meski kantor BMKG Palu lumpuh, semua data gempabumi di atas magnitudo 5, bisa ditangkap oleh seluruh sensor INaTEWS yang langsung terhubung dengan BMKG Pusat di Jakarta. Pada pukul 18.07 WITA, BMKG Pusat sebenarnya telah menerbitkan buletin peringatan gempabumi yang disertai potensi tsunami. Salah satu media yang menayangkan buletin peringatan itu adalah Metro TV pada pukul 18.08 WITA.

Siaran pers gempabumi 28 September 2019 yang dikeluarkan BMKG. Sumber: BMKG

Dalam siaran pers BMKG Pusat tertanggal 28 September 2018, disebutkan, berita potensi tsunami itu berdasarkan hasil pemodelan tsunami dengan level tertinggi siaga (0.5 meter – 3 meter) di Kota Palu. BMKG memperkiraan waktu tibanya pada jam 17.22 WIB atau 18.22 WITA. Peringatan tsunami ini diakhiri pada pukul 17.36.12 WIB atau 18.36.12 WITA.

Berita peringatan tsunami dari BMKG Pusat tersebut yang tidak sampai ke BMKG Palu. Menurut Hendrik, mereka baru mengetahui tsunami menerjang dari cerita warga yang datang mengungsi ke halaman kantor BMKG.

Anomali Tsunami Palu
Masih ada satu faktor penting lagi mengapa InaTEWS tidak efektif di Kota Palu. Yakni, karena adanya perbedaan tipe tsunami.

Menurut Hendrik, InaTEWS dirancang sesuai tipikal tsunami akibat subduksi seperti di Aceh pada 2004: ada golden time 20-30 menit untuk menyelamatkan diri dan didahului dengan tanda-tanda surutnya air laut. Sementara itu, gelombang tsunami di Teluk Palu datang lebih cepat. Laporan Survei Tsunami BMKG menyebutkan tsunami datang dalam tiga gelombang dengan selang waktu setelah gempabumi berturut-turut: 1 menit, 5 menit dan 10 menit.

Andai jaringan listrik menyala pun, InaTEWS tetap tidak akan efektif karena tsunami lebih dulu datang sebelum BMKG merilis berita ke masyarakat. “Dengan tipe tsunami lokal seperti Palu, InaTEWS tidak bisa diaplikasikan,” katanya menegaskan.

Hasil riset Peneliti Pusat Riset Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Semeidi Husrin tak jauh berbeda. Menurut dia, setelah menganalisis 48 video rekaman telepon seluler dan kamera intai (CCTV) milik warga saat bencana 28 September 2018, tsunami datang dalam rentang 2-5 menit setelah gempa besar.

“Tsunami masuk ke daratan sangat cepat sekali. Ditambah ada acara besar saat itu, jadi ini yang membuat banyak korban,” kata dia saat diskusi “Palu Koro: Fakta dan Mitigasi” di perpustakaan Mini Nemu Buku, Kota Palu, Kamis malam 8 Agustus 2019.

Laporan Survei Tsunami BMKG menyebutkan, tsunami Teluk Palu pada 28 September 2018 itu disebabkan oleh longsoran dasar laut (submarine landslide). Longsoran ini dipicu oleh gempabumi dengan mekanisme mendatar mengiri (sinistral).

Badan Geologi dalam Di Balik Pesona Palu (2018), menyebut, adanya longsoran bawah laut itu ditandai dengan penurunan muka tanah setinggi 50 sentimeter di beberapa daerah pesisir seperti di Dusun Lero, Talise, Buluri dan Donggala. Longsoran tersebut yang memicu tsunami lokal. “Karena batimetri teluk, terjadilah gelombang tsunami positif yang tinggi,” tulis Badan Geologi.

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Irina Rafliana, mengatakan, Sistem Peringatan Dini Indonesia memang tidak didesain untuk dapat merespons ancaman tsunami kurang dari 10 menit setelah gempa. Termasuk jenis-jenis tsunami tipikal lainnya seperti karena longsor bawah laut, akibat gunung berapi, tsunami di danau, jatuhan meteor dan sebagainya.

“Listrik hampir seketika padam. Jaringan komunikasi pun terputus di menit-menit pertama setelah gempa terjadi,” tulis Irina melalui email, 1 September 2019.

Irina menjadi salah satu peneliti untuk mengkaji efektivitas peringatan dini tsunami Indonesia dalam merespons gempabumi dan tsunami di Palu 28 September 2018. Kajian ini dilakukan atas dukungan United Nations Disaster Risk Reduction (UNDRR) dan UNESCO.

Menurut dia, masyarakat di pesisir Kota Palu tidak langsung menyelamatkan diri setelah merasakan guncangan gempa cukup keras. Dalam kondisi bingung, ketakutan dan tidak memiliki pengalaman sebelumnya, reaksi masyarakat lebih banyak yang mengakibatkan korban jiwa.

“Tidak sedikit warga yang menunggu gempa reda, sebelum menyelamatkan diri. Sebab itu justru yang diajarkan,” kata Irina.

Padahal dengan ancaman tsunami jarak dekat seperti ini, Irina menjelaskan, evakuasi mandiri justru lebih menyelamatkan. Masyarakat tidak perlu menunggu sirene berbunyi atau ada perintah evakuasi. Begitu gempabumi mengguncang kuat, masyarakat seharusnya segera lari ke bukit maupun bangunan tinggi terdekat yang dianggap aman. Setiba di tempat aman, baru kemudian menyimak informasi apakah tsunami memang benar sedang melanda dan kapan bisa kembali ke rumah dengan aman.

“Dengan ancaman tsunami jarak dekat, evakuasi mandiri justru lebih menyelamatkan”

(IRINA RAFLINA – PENELITI LIPI)

Evakuasi mandiri ke bukit-bukit itu, kata dia, justru banyak dilakukan oleh masyarakat di berbagai dusun di Kabupaten Donggala. Mereka langsung menyelamatkan diri karena masih menyimpan pengetahuan dan pengalaman tsunami 1938 dan 1968. “Inilah satu-satunya peringatan dini yang paling ideal,” kata peneliti yang sekarang tinggal di Jerman ini.

Selain masyarakat yang harus terlatih menghadapi ancaman bencana, Irina menambahkan, pemerintah dan ilmuwan harus lebih proaktif dalam memastikan pengetahuan tentang ancaman serta risiko bencana dapat diakses publik dengan mudah. Sehingga upaya penyelamatan jiwa dan pengurangan risiko bencana bisa diupayakan secara serius oleh seluruh pihak.

Selain itu, sistem peringatan dini tsunami Indonesia juga terkait aspek kultural. Pada aspek inilah, ilmuwan dan pemerintah diharapkan dapat menyelami karakter khas dari masyarakat. “Sehingga sistem evakuasi mandiri dapat berjalan dengan aman dan selamat.” katanya.

Ketua Ikatan Ahli Tsunami Indonesia, Gegar Prasetya, juga mengatakan, agar pemerintah daerah dan masyarakat tidak bergantung pada peralatan early warning system karena memiliki banyak kelemahan seperti yang terjadi di Kota Palu saat bencana 28 September 2018.

Menurut dia, cara terbaik untuk menekan jumlah korban bencana alam adalah dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat. Termasuk mendorong lebih banyak penelitian terkait tsunami. “Sayangnya riset itu belum menjadi budaya kita,” kata Gegar saat diskusi di Nemu Buku 8 Agustus 2019.

“UNTUK MENEKAN JUMLAH KORBAN BENCANA ALAM ADALAH DENGAN MENINGKATKAN PENGETAHUAN MASYARAKAT”

(GEGAR PRASETYA – IKATAN AHLI TSUNAMI INDONESIA)

Kepala BPBD Kota Palu Presly Tampubolon, mengakui, sebelumnya tidak punya program untuk melatih masyarakat secara intens untuk menghadapi gempabumi dan tsunami.

Satu-satunya simulasi yang pernah digelar untuk masyarakat di sekitar Pantai Talise hanya pada 26 April 2012. “Setelah itu tidak pernah ada lagi simulasi,” kata dia. Simulasi ini pun mengadopsi karakter tsunami Aceh 2004.

Menurut Presley, untuk melatih warga menghadapi bencana gempabumi dan tsunami membutuhkan anggaran besar hingga miliaran rupiah. Sementara dana sosialisasi kebencanaan di kas BPBD hanya Rp 74 juta setiap tahun. Dengan minimnya anggaran, Presly mengatakan, sejak 2017 BPBD hanya bisa menggelar sosialisasi di sekolah, baik di tingkat SD hingga perguruan tinggi.

Belajar dari bencana 28 September 2018, BPBD Kota Palu pun mulai merancang program untuk melatih kesiapsiagaan bencana berbasis komunitas. Mereka akan mendekati berbagai kelompok masyarakat mulai tingkat kelurahan hingga komunitas anak muda.

Selain itu, salah satu jaringan komunikasi alternatif yang akan disiapkan, kata dia, adalah kentongan dan tiang listrik. “Harapannya, saat bencana terjadi diikuti putusnya jaringan listrik, masyarakat tetap bisa mendapatkan informasi agar segera menyelamatkan diri. “ katanya.

**
Hampir setahun bencana berlalu, Andi Besse mulai terbiasa melalui Jalan Rajamoili di kawasan Pantai Talise. Dengan cara itu, perlahan-lahan ia menyembuhkan traumanya.

Bencana telah mengubah hidupnya. Membuatnya lebih siaga. Saat gempa mengguncang, misalnya, Andi akan segera mencari lokasi yang lebih aman. “Baik aman dari bangunan atau menjauh dari pantai,” katanya.[]

Pengetahuan dari Masa Lalu

Ariadi Bosa mulai was-was setelah gempa bermagnitudo 6 berhenti mengguncang kampungnya. Feeling-nya berkata akan datang gempa susulan lebih besar disertai tsunami. Petani kopi ini disulut kekhawatiran karena rumahnya di Desa Lende, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, hanya terpaut 50 meter dari laut.

Kepada Nining anaknya, Ariadi meminta agar bersiap-siap mengisi tas dengan pakaian serta surat-surat berharga. Setelah seluruhnya siap, pria 53 tahun itu kemudian kembali menjalani rutinitas memilih bibit kopi yang akan ditanam di kebunnya.

Hari itu, Jumat sore 28 September 2018, ia hanya bertiga saja di rumah bersama Nining serta cucunya yang berusia dua tahun. Sedangkan istrinya sedang bepergian ke luar kota.

Tanpa disangka, tiga jam kemudian, feeling Ariadi terbukti benar. Tanah kembali berguncang lebih kuat. Ariadi terpental jatuh ke tanah. Tanpa pikir panjang, ia segera menggendong cucu dan mengajak Nining berlari menuju bukit Jono Oge yang berjarak dua kilometer dari rumahnya. Saat lari itu ia sempat melihat air laut telah naik sekitar dua meter menuju kampungnya.

Peta episenter pusat gempabumi 28 September 2018. Sumber: BMKG

Sesampainya di atas bukit, rupanya sudah banyak warga yang mengungsi. “Sebagian dari mereka bahkan sudah di atas bukit sejak gempa mengguncang pukul 15.00 WITA,” kata Ariadi. Ia bertahan sepekan di bukit yang banyak ditumbuhi pohon kelapa itu.

Insting Ariadi dan kesiapan warga Desa Lende tidak muncul begitu saja. Itu terbentuk dari pengalaman keluarga, kerabat, dan tetangga kampungnya saat dilanda gempa bermagnitudo 7,3, yang berpusat di Laut Sulawesi pada 10 Agustus 1968.

Catatan Badan Geologi dalam Di Balik Pesona Palu: Bencana Melanda, Geologi Menata (2018), gempa 10 Augustus 1968 itu disusul tsunami besar yang menyapu pesisir pantai Donggala. Dua ratus orang tewas dan banyak rumah hancur. Empat hari kemudian, tepatnya 14 Agustus 1968 gempabumi kedua berkekuatan 7,4 Mw di Laut Sulawesi kembali menghasilkan tsunami besar.

Saat itu, Ariadi memang baru berusia dua tahun. Kelak saat ia remaja, cerita bencana itu sering dituturkan orangtuanya. Cerita ini yang tetap melekat hingga Ariadi menghadapi gempabumi 28 September 2018.

Kesiapsiagaan masyarakat pesisir pantai barat Donggala seperti ini membuat jumlah korban jiwa lebih kecil. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melaporkan, korban meninggal dan hilang di Kabupaten Donggala berjumlah 231 jiwa.

Pengetahuan warga Pantai Barat Donggala menghadapi gelombang tinggi usai gempabumi melahirkan istilah bombatalu. Dalam bahasa suku Kaili—suku yang mendiami sebagian besar Sulawesi Tengah, bombatalu berarti ombak yang datang tiga kali. Karakter tsunami ini yang juga terjadi pada 28 September 2018.

Kisah semacam ini mengingatkan bagaimana warga di Pulau Simeulue, Aceh yang selamat saat gempabumi dan tsunami besar 26 Desember 2004. Warga Simeulue selamat karena menyimpan pengetahuan lokal tentang smong untuk menyebut tsunami yang datang setelah gempabumi besar.

Smong berasal dari pengalaman gempa berkekuatan 7,6 yang mengguncang Pulau Simeulue pada 4 Januari 1907, yang kemudian disusul tsunami dahsyat.

Sebagaimana smong di Aceh, bombatalu lahir karena sebagai hasil adaptasi dan respon masyarakat di Lembah Palu menghadapi bencana sejak masa lampau.

Menurut Arkeolog Sulawesi Tengah Iksam Djorimi, istilah bombatalu sebenarnya dikenal luas oleh orang Kaili yang tinggal pesisir, mulai dari Pantai Barat Donggala, di pesisir Teluk Palu, hingga Kabupaten Parigi Moutong.

Selain melahirkan bombatalu, masyarakat terdahulu juga mewariskan jejak bencana tsunami melalui asal-usul wilayah atau toponimi. Menurut Iksam, daerah di sekitar pesisir Kelurahan Mamboro, Kota Palu saat ini, sebelumnya ada yang bernama Kaombona. Nama ini berasal dari bahasa Kaili naombo yang berarti wilayah yang pernah runtuh.

Penyebutan itu, Iksam menduga kuat, berkaitan dengan gempabumi dan tsunami 1938 yang mengakibatkan daerah itu runtuh. “Dulunya daerah-daerah yang punya jejak bencana seperti ini tak banyak dihuni manusia,” kata Iksam yang juga arkeolog di Museum Sulawesi Tengah.

Menurut Iksam, pengetahuan lokal tersebut terputus ke generasi saat ini. Apalagi sejak 1980, setelah tumbuh sebagai kota dan pusat pemerintahan Sulawesi Tengah, Kota Palu lebih banyak dihuni para pendatang yang praktis tak punya pengetahuan tentang bencana. “Sayangnya juga banyak masyarakat yang kurang merawat ingatannya tentang sejarah,” kata Iksam.

Padahal, kata dia, pengetahuan bencana dari masa lalu itu, seharusnya bisa diadopsi pemerintah untuk membangun kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana gempabumi dan tsunami. Aspek budaya, dia menegaskan, tak bisa ditinggalkan dalam mitigasi bencana.

Usai bencana 28 September 2018, Pemerintah Kota Palu melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian menginisiasi penyusunan bahan ajar mitigasi bencana berbasis kearifan lokal. Bahan ajar itu mendokumentasikan berbagai pengetahuan lokal kebencanaan di lembah Palu yang disusun oleh para ahli, salah satunya melibatkan sejarawan dan arkelog seperti Iksam Djorimi. Bahan ajar yang terintegrasi dengan Kurikulum 2013 tersebut telah diluncurkan akhir Juli 2019.

Kepala Dinas dan Kebudayaan Kota Palu, Ansyar Sutiadi, mengatakan, bahan ajar mitigasi bencana itu diajarkan kepada siswa SD maupun SMP sebelum pelajaran tematik dilakukan.

“Kami sudah melatih 25 guru SD dan SMP. Ke depannya akan dilengkapi dengan simulasi,” katanya, akhir Juli lalu.[]

Reporter : Rahmat Dhani

Editor : Yosep Suprayogi / Ika Ningtyas

====

Laporan ini adalah hasil fellowship “Akuntabilitas Penanganan Bencana” yang digelar oleh Tempo Institute (Jakarta), International Media Support (Denmark) dan AJI Palu. Sembilan karya jurnalistik hasil fellowship bisa dibaca selengkapnya pada 28 September 2019 di: teras.id, tempo.co dan kabarsultengbangkit.id.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini