Draf Usulan, Stimulan Tetap Dibayar Meski Rumah Telah Direhab

0
143

PALU – Pemkot ingin memastikan semua rumah rusak akibat gempa mendapat dana stimulan. Salah satunya adalah mengusulkan draf baru, agar rumah yang sudah diperbaiki secara swadaya oleh warga, tetap mendapat stimulan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palu, saat ini tengah menyempurnakan draft petujuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) penyaluran dana stimulan perbaikan rumah rusak akibat bencana di Kota Palu. Juklak nantinya akan disahkan BNPB RI sedangkan Juknis oleh BPBD Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam draf Juklak dan Juknis telah disampaikan BNPB RI kepada BPBD Palu untuk kemudian dibahas bersama ditingkat daerah.

Namun beberapa gambaran mengenai teknis penyaluran dana dipastikan tetap mengacu pada draf yang ada. Misalnya terkait perbaikan rumah rusak yang telah dilakukan lebih awal sebelum penyaluran stimulan.

Kepala BPBD Palu, Fresly Tampubolon, dalam draft yang ada disebutkan bahwa bagi mereka yang telah memperbaiki rumahnya dengan biaya sendiri akan dinilai kelayakan teknis oleh tim khusus. Tim ini akan menilai dari aspek ketahanan bangunan terhadap gempa.

“Jika bangunan tidak memenuhi standar teknis rumah tahan gempa, maka nilai bangunan tidak akan dibayar.

Kecuali harus dibongkar dan diperbaiki kembali dengan jumlah biaya yang tidak melebihi dari Rp50juta,”kata Fresly, Senin 22 April 2019.

Selanjutnya, jika nilai bangunan sama dengan, atau lebih dari nilai nominal bangunan yang ditetapkan, maka yang bersangkutan berhak mendapatkan perbaikan rumah korban 100 persen.

Sedangkan jika nilai bangunan kurang dari nilai nominal bantuan yang ditetapkan, maka selisihnya disetorkan kembali ke rekening PPK BPBD Kota Palu.

“Jadi tetap akan dilakukan perhitungan atas biaya yang sudah dikeluarkan dengan bukti bukti foto dan kwitansi pengeluaran,”katanya.

Akan tetapi kata Fresly, terhadap ketentuan mengenai ganti biaya perbaikan rumah dalam draf Juklak yang ada, pihaknya akan memperjelas kembali tentang tim khusus yang dimaksud. Termasuk mempertanyakan kepada BNPB tentang kriteria rumah atau bangunan tahan gempa.

“Standar untuk menetapkan suatu bangunan tahan gempa atau tidak ini yang kami nilai akan memunculkan polemik. Karena diserahkan ke tim khusus. Ini yang perlu kami perjelas ke BNPB,” jelasnya.

Terlepas dari semua itu, pihaknya lanjut Fresly akan fokus bagaimana kemudian penyaluran dana stimulan bisa dipercepat dengan tiga prinsip, yakni cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Fresly juga memastikan dana stimulan nantinya akan dibayarkan melalui rekening kelompok masyarakat (Pokmas) yang akan dibentuk pada masing-masing kelurahan.

Pemanfataan dana akan dilakukan setelah Pokmas menyusun rencana anggaran biaya (RAB) yang dilakukan bersama tim fasilitator.

Setiap Pokmas direncanakan berjumlah 10 warga terdampak. Bila jumlah unit rumah sebanyak 1.594, maka akan ada sedikitnya 160 Pokmas yang akan terbentuk.

“Berdasarkan bimbingan fasilitator, Pokmas inilah yang akan membeli material sesuai RAB yang disusun bersama,”pungkasnya. ***

Penulis: Hamdi Anwar
Foto: Yardin Hasan
Editor Yardin Hasan

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini