DPRD Sulteng Dukung Pemutihan Utang Korban Bencana

0
133

PALU – DPRD Provinsi Sulawesi Tengah mendukung wacana pemutihan utang yang disuarakan oleh Forum Perjuangan Penghapusan Utang (FPPU). FPPU beranggotakan kreditur terdampak gempa di Palu, Sigi dan Donggala.

Dukungan lembaga perwakilan rakyat disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Sulteng Muharam Nurdin pada bincang santai Kabar Sulteng Bangkit, Senin 3 Desember 2018, di Sekretariat AJI Palu.

Diskusi ini juga menghadirkan pembicara dari Perwakilan OJK Sulteng Syafiudin Lahase dan Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) Sulawesi Tengah, Salman Hadianto. Diskusi ini dihadiri jurnalis di Kota Palu, kalangan lembaga swadaya masyarakat dan sejumlah kreditur.

Menurut Muharam, penghapusan utang, adalah usulan yang realistis. Saat kehidupan warga terdampak gempa sedang tak memungkinkan membayar kembali kredit mereka di bank. Untuk kaitan itu, DPRD Sulteng telah membentuk panitia khusus (Pansus) untuk memperjuangkan penghapusan utang bagi warga terdampak gempa, di Palu, Donggala dan Sigi.

“Perjuangan untuk menghapus utang membutuhkan perjuangan panjang. Tidak bisa hanya dilakukan oleh debitur itu sendiri. Harus ada dukungan dari pemerintah, DPRD dan otoritas keuangan di daerah ini,” kata Muharam.

Pansus yang dibentuk DPRD Sulteng akan mendatangi pihak terkait, seperti Kementerian Keuangan, Menteri Negara BUMN dan Menteri Sekretaris Kabinet dengan harapan bisa secepatnya sampai ke Presiden.

Ia mengeritik kebijakan yang dikeluarkan OJK, memberikan relaksasi selama dua tahun. Baginya kebijakan menunda pembayaran kredit hanya dua tahun akan menjadi bom waktu bagi para debitur. Dua tahun yang diberikan OJK dianggap terlalu singkat bagi warga untuk membuat kehidupan ekonominya berjalan konsisten.

”Saya kira dalam dua tahun, kita belum bisa survive. Dan ini bisa menjadi bom waktu,” katanya.

Di sini juga ada ketidakadilan katanya. Ia pernah didatangi warga dari Petobo, yang mengaku ditagih oleh bank. Padahal rumahnya hilang disapu lumpur. Di sini kelihatan tidak ada empati terhadap debitur yang sedang ditimpa musibah.

Kepala Bagian Jasa Keuangan OJK Perwakilan Sulteng, Syaifudin Lahase, mengatakan, OJK sedang mengupayakan kebijakan terbaik bagi para korban terdampak bencana alam gempa, tsunami, dan likuefaksi tiga wilayah yang terkena musibah.

Namun, seandainya, wacana pemutihan disetujui, ia memastikan bank akan rugi. Misal, PT Bank Sulteng, perusahan milik Pemprov Sulteng jika kredit bermasalahnya diputihkan, maka bank itu akan kolaps. Bank tidak akan memperoleh dana untuk kelanjutan bisnisnya. ”Ide pemutihan utang, perlu disikapi secara bijaksana,” kata dia.

Terkait kredit pascabencana, sebenarnya hal itu sudah dibahas di tingkat nasional. Salah satu rekomendasinya adalah penjadwalan ulang bagi kreditur di tiga wilayah terdampak gempa. Ada beberapa opsi yang bisa diambil, misalnya, penjadwalan ulang 3 hingga 6 bulan atau kredit usaha diberi keringanan hingga 3 tahun.

Menurutnya, posisi OJK serba dilema. Di satu sisi, lembaganya bertujuan melindungi konsumen namun juga harus memberi solusi pada kalangan perbankan yang bermasalah. Namun OJK tetap berkomitmen untuk melindungi kepentingan konsumen.

Oleh karena itu, sebelum ada keputusan dari Pemerintah Pusat, Syaifudin, meminta warga terdampak bencana untuk proaktif melapor apabila terlilit kredit macet. Salah satu yang akan direkomendasikan OJK adalah penjadwalan ulang masa pembayaran

Reporter : M Faiz Syafar
Editor: Yardin Hasan

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini