Di Pengungsian, Kebutuhan Perempuan Terabaikan

0
170

PALU — Pekan ketiga setiap bulan menjadi masa-masa ‘genting’ bagi Desi Saputri. Sebab itu adalah jadwal menstruasinya (haid) datang. Ia anggap genting, karena sejak tinggal di tenda pengungsian di Petobo, Palu Selatan, kebutuhan atas pembalut selalu kurang.

Padahal, Desi termasuk perempuan yang memperoleh haid cukup banyak. Sehari, ia harus berganti antara 3-4 kali pembalut. Sehingga, selama tujuh hari periode haid, Desi harus punya stok pembalut antara 21-28 lembar. “Tapi di pengungsian, bantuan pembalut selalu sedikit,” katanya, akhir pekan lalu.

Seperti di pekan itu, Desi hanya punya stok 6 pembalut. “Itu pun ukurannya kecil-kecil. Padahal saya butuh pembalut yang lebar dan panjang agar tidak cepat bocor,” kata perempuan 23 tahun ini.

Untuk mendapatkan pembalut tambahan, Desi pun terpaksa harus membeli sendiri ke toko yang berjarak 30 menit dari kamp pengungsian. Di toko, harga satu paket pembalut yang berisi 12 lembar adalah sekitar Rp 15 ribu, yang ia beli dari uang tabungan.

Selain Desi, Rostini mengeluh hal serupa. Ia memiliki dua gadis berusia 20 tahun yang selalu mendapat menstruasi setiap bulan. Karena jarang mendapat bantuan pembalut, kedua anaknya itu terpaksa memakai kain. “Kainnya juga tidak banyak, jadi selesai cuci, kering lalu dipakai lagi,” kata ibu berusia 57 tahun.

Persoalan lainnya, saat para perempuan harus sering mencuci itu, stok air tidak memadai. Pasokan air ke pengungsian Petobo hanya cukup untuk minum, kebutuhan jamban dan mencuci piring. Para pengungsi perempuan pun terpaksa mencari sungai untuk mencuci pembalut kain seperti nasib dua anak Rostini.

Tidak ramah perempuan

Keluhan Desi dan Rostini adalah wajah kamp pengungsian pascabencana di Sulawesi Tengah yang tidak ramah perempuan. Soraya Sultan dari Gerakan Perempuan Bersatu Sulawesi Tengah —gabungan sejumlah lembaga swadaya masyarakat, mengatakan, kebutuhan perempuan di situasi pascabencana kerap dilupakan.

Padahal perempuan punya kebutuhan spesifik yang berbeda dengan laki-laki. “Kebutuhan pembalut misalnya, berkaitan dengan kebutuhan untuk melindungi alat reproduksi,” kata Soraya dalam konferensi pers “Mengangkat Hak Perempuan di Pascabencana”, Rabu 28 November 2018.

Selain pembalut, Soraya mengatakan, banyak permasalahan lain di pengungsian yang tidak mendukung kebutuhan perempuan. Antara lain minimnya toilet dan air bersih. Soraya memberi contoh di kamp pengungsian Masjid Agung yang berpenghuni 1000 jiwa, ternyata hanya memiliki 6 toilet. Akibatnya, pengungsi harus mengantri sejak pukul 03.00 agar bisa mandi dan buang air.

“Bagaimana mungkin perempuan harus ikut mengantri sejak pukul 03.00,” kata Soraya.

Terbatasnya air bersih, juga membuat beban perempuan lebih berat. Sebab aktivitas perempuan selalu terkait dengan air, mulai untuk kebersihan dirinya sendiri, kebutuhan anak, memasak, dan air minum.

Berikutnya, ketersediaan penerangan di pengungsian yang minim. Kondisi ini membuat perempuan rawan menjadi korban pelecehan seksual. “Apalagi tidak ada pemisahan untuk toilet laki-laki dan perempuan,” kata Soraya. Kondisi keamanan cukup rawan, karena jumlah Satpol PP dan polisi yang berjaga juga sedikit.

Keluhan lainnya yang muncul terkait banyaknya sampah yang bisa mengancam kesehatan ibu hamil dan anak. Sementara belum seluruh kamp pengungsian memiliki pos layanan kesehatan.

Menurut Soraya, hasil temuan-temuan itu telah ia sampaikan kepada pemerintah daerah. Tujuannya agar penanganan pascabencana lebih berpihak pada perempuan. “Kami berharap fasilitas dan pengelolaan hunian sementara nantinya bisa jauh lebih baik,” katanya.

Penulis: Ika Ningtyas

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini