Bedah 9 Karya Jurnalistik Akuntabilitas Pascabencana

0
439
DISKUSI - Sekjend SKP-HAM Sulteng, Nurlaela Lamasitudju menyampaikan pemikirannya pada diskusi bedah karya jurnalistik di Sekteratiat SKP HAM - Jalan Basuki Rahmat Palu, 11 Oktober 2019. (foto yardin)

PALU – Bedah karya jurnalistik hasil tulisan sembilan jurnalis Kota Palu, pekan lalu berlangsung lancar. Sejumlah pembicara hadir pada diskusi yang berlangsung di SKP HAM – Jalan Basuki Rahmat, Palu Selatan. Dimoderatori pegiat literasi bencana Neni Muhidin, diskusi yang dimulai pukul 13.30 wita itu, sembilan jurnalis yang terlibat dalam fellowship akuntabilitas pascabencana bergantian menyampaikan testimoninya. Mereka menggambarkan pengalaman lapangan liputan investigasi, yang jauh berbeda dengan liputan hard news atau feature.

Tasman Banto Pemimpin Redaksi Mercusuar yang ikut dalam fellowship ini mengatakan, dalam sejarah jurnalisme di Sulawesi Tengah, nyaris tidak ada laporan investigatif sebernas yang dilakukan hasil kerjasama Tempo Institut, IMS dan AJI Palu itu. Karena itu ungkap mantan jurnalis Harian Sinar Harapan dan kontributor KBR 68H ini, mengharapkan, sembilan karya jurnalistik diharapkan menjadi tonggak jurnalisme untuk melahirkan karya jurnalistik yang berkualitas tinggi di Sulawesi Tengah. ”Karena itu saya berterima kasih kepada Tempo Institut serta AJI Pali yang membawa pengalaman baru bagi jurnalisme di daerah ini,” ungkap Tasman sekaligus mewakili Harian Mercusuar sebagai penyelenggara diskusi.

PERSIAPAN – Susana menjelang diskusi bedah karya jurnalistik di Sekteratiat SKP HAM – Jalan Basuki Rahmat Palu, 11 Oktober 2019. (foto yardin)

Testimoni lainnya datang dari Rahmat Dhani (38). Wartawan inipalu.com itu, mengaku sempat mengganti isu liputan di tengah jalan, karena beratnya isu liputan disebabkan ketiadaan dokumen yang mendukung liputannya. Awalnya menguak dugaan skandal kebohongan perusahaan telekomunikasi yang mengklaim infrastruktur yang dibangun di tengah permukiman warga sebagai sirene penanda tsunami. Dua pekan berjalan, isunya kemudian berubah dari investigatif menjadi hanya liputan mendalam. ”Saya sudah berfikir mundur, tapi saya cek, biaya fellowsip sudah masuk rekening, akhirnya terus saja asalkan ganti isu liputan,” ungkap Dani yang memaksa Asisten I Pemprov Bunga Elim Somba dan peserta diskusi tergelak.

SAMBUTAN – Manager Program Tempo Institute, Sopril Amir memberikan pengantar pada bedah karya jurnalistik di Sekteratiat SKP HAM – Jalan Basuki Rahmat Palu, 11 Oktober 2019. (foto Ikram)

Manager Program Tempo Institute, Sopril Amir merasa bangga atas hasil kerja jurnalis. Tapi kebanggaan tersebut tidak hanya sampai di situ. Bagaimana karya tersebut bisa membawa kearah perubahan lebih baik. Dia mengatakan, media pada dasarnya tindakan komunikasi menyampaikan pesan dalam membangun kesepahaman.

”Cara mengujinya apakah lebih jelas masalah mereka hadapi dan kepentingan-kepentingan mereka terwadahi dalam pesan dibuat media,” katanya. Begitupun, terhadap penyandang kewajiban, apakah pesan media mereka terima dengan jelas dan menjadi bagian agenda kerja atau tidak. ”Inilah bisa diharapkan dari media konvensional,” tekan Sopril Amirs.

Ia melihat industri media saat ini mengalami multi krisis. Untuk itu perlu dijaga disiplin jurnalismenya. Industri media mengalami multi krisis dalam artian tidak hanya model kerjanya berubah. Model industrinya pun berubah. Disiplin jurnalis ungkap Sopril Amir tidak hanya dimiliki jurnalis dan organisasinya. Siapapun bisa memiliki disiplin tersebut. Seperti kelengkapan berita, keberimbangan, akurasi, validasi dan lainya. ”Inilah yang harus disebarkan dan ditegakkan,” katanya menambahkan.

Pengamat kebencanaan dari Universitas Tadulako, Abdullah MT, mengatakan akuntabilitas dalam kerja-kerja penanganan pascabencana, bisa juga diarahkan ke pihak donor atau relawan.
Ia menuturkan di beberapa desa, distribusi bantuan tumpang tindih, bahkan terkadang, di satu desa, ada tiga bahkan lebih LSM yang melakukan penanganan pasca bencana. Karena itu ia mengajak semua pihak, mencermati rencana strategis daerah untuk mitigasi bencana, agar tidak salah arah. ”APBD Sulteng perlu lebih akomodatif terhadap strategi dan rencana tanggap bencana,” paparnya.

Di tempat yang sama, Sekretaris Jenderal Solidaritas Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (SKP-HAM) Sulawesi Tengah (Sulteng), Nurlaela Lamasitudju menyebut, ada beberapa poin tentang penanganan pascabencana, yang perlu menjadi perhatian bersama. Dalam proses penanganan pascabencana ini, aspek humanistis dalam penyelenggaraan layanan terabaikan.
Hal itu berasal dari mentalitas korup aparat yang masih terus berlangsung. Dan itu tercermin dari praktek curang yang dilakukan. Seperti beras busuk di bantuan jadup, bantuan perahu yang ternyata adalah perahu bekas. Kualitas huntara yang buruk dan rawan pelecehan seksual, serta masalah-masalah lainnya.

GAYENG – Suasana diskusi bedah karya jurnalistik di Sekteratiat SKP HAM – Jalan Basuki Rahmat Palu, 11 Oktober 2019. (foto yardin)

Mental ini kata dia, tidak hanya tercermin dari momen pascabencana, tapi jauh sebelum bencana 28 September 2018 terjadi. Jal ini sambung perempuan cantik ini, diperparah dengan kerja-kerja penanganan bencana yang dilakukan secara lintas sektoral, terlihat masih parsial.
Menurutnya, penanganan lintas sektor cenderung hanya bergerak sendiri-sendiri dan kadang tumpang tindih satu dengan yang lain.

Dia, berharap agar prinsip transparansi dan akuntabilitas, menjadi bagian yang melekat dalam penyelenggaraan layanan bantuan korban bencana. ”Pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan terkait penanganan pascabencana menjadi hal penting yang harus diperhatikan pemerintah,” ujar Ela mengingatkan.

Menurut dia, sesungguhnya bukan bencananya yang membuat trauma. Namun soal penanganan dan ketiadkepastian, tentang bagaimana hidup penyintas setelah bencana itu yang memicu trauma berkepanjangan.

TAHAP REHAB REKON BUTUH RP 35 T

Diskusi ini juga menghadirkan Asisten I Pemprov Bunga Elim Somba. Ia menganggapi sembilan karya liputan jurnalis dengan tema sentral, akuntabilitas pascabencana. Menurut Elim Somba, pemerintah bisa memahami masukan dari hasil investigasi sembilan jurnalis tersebut. Walau demikian penanganan pascabencana pemerintah berupaya menghadirkan pelayanan yang baik di tengah keterbatasan pemerintah itu sendiri.
Menyoal penanganan pascabencana seperti saat ini memasuki fase rehab rekon, Elim Somba mengatakan, pemerintah membutuhkan sedikitnya Rp 35 triliun. Dana sebesar itu untuk membenahi
kembali infrastruktur dan pembangunan manusianya di tiga daerah, Kota Palu, Kabupaten Sigi, Donggala serta Parigi Mautong. Dana Rp 35 triliun tersebut dimasukan kedalam rencana induk (Renduk), lalu diturunkan kedalam rencana aksi.

Sesuai dengan protap Badan Penanggulangan Bencana dan pengkajian kebutuhan pasca bencana (jitu pasna), ada lima sektor yang menjadi prioritas diantaranya, kerugian dan kerusakan dari sektor perumahan, infrastruktur, ekonomi, sosial dan lintas sektor.

LIPUTAN SELAMA 60 HARI

Sembilan jurnalis yang mengikuti fellowsip penanganan pascabencana, melakukan liputan dua bulan di Kota Palu dan Kabupaten Donggala dan ada beberapa yang harus menghubungi narasumber untuk mendapatkan data di Jakarta hingga Jerman. Para jurnalis ini tersebar di berbagai media dan beragam platform, cetak, online serta televisi.

1. Tasman Banto – Pemimpin Redaksi Harian Mercusuar.
Hasil Tulisannya berjudul: Cerita uang di balik Segel Huntara. Tulisan ini membeber permainan para kontraktor di balik pembangunan huntara yang berbuntut pada penyegelan hingga beberapa kali.

2. Kartini Nainggola – Mercusuar.
Tulisan ini menguak permainan kotor di balik bantuan perahu bocor yang melibatkan orang orang dekat kekuasaan.

3. Muhamad Izvaldi – Koran MAL
Wartawan koran MAL berhasil menelisik permainan kontraktor jadup dalam tulisan berjudul, Praktek Busuk Beras Busuk. Kita akan mengetahui bagaimana ibu-ibu di pengungsian Petobo terpaksa memakan beras kuning dari yang seharusnya beras bagus, karena pengusahanya ingin mendapatkan margin keuntungan yang besar.

4. Jefrianto – Mercusuar.
Jefri memunculkan istilah baru pada tuliannya, Benteng Tsunami kata lain dari tanggul tsunami yang kemudian diganti lagi menjadi elevated road dan coastal protection. Tulisan mendalam ini tetap menawarkan vegetasi sebagai benteng tsunami yang mujarab di antara sekian banyak teknologi benteng tsunami yang dibiayai dari utang itu.

5. Erna Dwi Lidiawati – Kompas.com
Tulisan ini membeber kekerasan seksual di huntara. Banyak ”predator seks” yang mengintai remaja perempuan dan ibu ibu, karena fasilitas huntara yang tidak ramah terhadap mereka. Ketika Huntara Serasa Neraka, judul tulisan yang sudah tayang di Kompas.com secara berseri.

6.Rahmat Dhani
Dani menyoroti kegagalan sirene tsunami yang berdiri di Taman GOR Palu. Tulisan mendalam berjudul, ”Gagal Fungsi Peringatan Dini Tsunami itu, meninggalkan pesan bahwa teknologi mahal tak selalu kompatible dengan karakteristik bencana di daerah tertentu. Tulisan yang tayang di Kabarsultengbangkit. id ini, merekomendasikan mitigasi bencana terbaik adalah belajar dari kearifan lokal.

7.Syamsudin Tobone – Koran MAL
Dulu Bencana Sekarang Bahaya. Tulisan ini disajikan dengan apik oleh Syamsudin. Dari sini diketahui lokasi hunian tetap di sejumlah wilayah di Kota Palu belum benar-benar aman dari ancaman bencana. Tak hanya gempa tapi juga banjir.

8. Samzurizal – Harian Metro Sulawesi
Laporan mendalam Rizal ini menceritakan tentang perjuangan panjang warga penyintas mendapat jadup. Dari sini diketahui berlarutnya jadup adalah soal birokrasi data yang bertele tele.

9. Rolis Muchlis – Kompas TV Palu
Laporan visual ini menggambarkan carut marut huntara. Gambar bergerak ini berjudul ”Huntara Untuk Siapa”

Penulis : Ikram
Editor   : Yardin Hasan

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini