Asapmu, Derita Kami….

0
963
Tabel Prevalensi Perokok, Sumber : RISKESDA 2013

Sulawesi Tengah menempati rangking ke-7 dengan prevalensi tertinggi merokok di atas rata-rata prevalensi nasional. Setelah bencana, pola konsumsi merokok tidak berubah, di tengah ekonomi keluarga penyintas yang belum sepenuhnya pulih.

ANDINA (bukan nama sebenarnya) pusing tujuh keliling mengatur keuangan keluarga. Sebab sudah setahun ini ia kehilangan pekerjaan, sedangkan penghasilan dari suaminya tak menentu.

Suami Andina, sebut saja Rohim, hanya menjadi tukang bangunan yang bergantung ada atau tidaknya panggilan kerja. Saat ada proyek, suaminya memang bisa mendapat penghasilan minimal Rp 2 juta per bulan. Tapi kalau sepi, mau tak mau uang yang ada itu, harus bisa memenuhi kebutuhan untuk satu bulan berikutnya.

Sebelumnya, Andina ikut mencari nafkah dengan berjualan di kantin salah satu sekolah di Kota Palu. “Saat masih jualan, saya bisa dapat untung Rp 600 ribu per bulan. Lumayan untuk nambah biaya sekolah anak-anak,” kata dia, awal September 2019.

Tapi itu dulu, sebelum gempabumi menghancurkan Kota Palu 28 September silam. Tak hanya merusak rumahnya, lingu membuat Andina tak bisa lagi bekerja. Sebab kantinnya rusak dan ia belum punya modal untuk memperbaikinya.

Kini, Andina bersama keluarganya tinggal di salah satu hunian sementara di Kota Palu. Bersama Rohim dan lima anak, Andina berada di bilik berukuran 3 x 4 meter.

Anggap saja uang Rp 2 juta itu adalah penghasilan paling kecil yang biasa Andina terima. Uang ini yang harus ia kelola sebaik-baiknya. Secukup-cukupnya. Dengan lima orang anak, berarti ada tujuh orang di keluarga Andina. Sehingga, pengeluaran rutinnya tentu untuk makan.
Saat Rohim mendapat pekerjaan, keluarga ini bisa makan dengan menu lengkap: nasi, sayur, ikan atau telur. Tapi, kalau sedang sepi kerja, hanya tempe dan tahu jadi andalan menu sehari-hari.

Selain makan, Andina harus membagi uang itu untuk kebutuhan sekolah dan uang saku empat anaknya. Ada yang masih sekolah dasar, ada pula yang sudah SMA.

Tapi masih ada pengeluaran tetap harian yang sebenarnya membuat Andina jengkel: uang rokok untuk suaminya. Tak tanggung-tanggung, dalam sehari, suaminya itu harus mengkonsumsi dua bungkus rokok putih.

Harganya juga gak main-main: Rp 17 ribu per bungkus. Berarti, Andina harus rela menyisihkan Rp 34 ribu sehari untuk rokok. Uang ini setara dengan harga tiga kilogram beras atau 17 butir telur ayam.

Hitung saja pengeluaran rokok dalam sebulan: Rp 1 juta. Jumlah yang menggerus separuh penghasilan dari suaminya. Kondisi ekonomi keluaganya pun kian kembang kempis. “Jadi uang untuk rokok ini cukup mengganggu kebutuhan ekonomi keluarga,” katanya.

Sebenarnya, sejak 2013, Andina sudah berulangkali meminta suaminya itu berhenti merokok. Saat itu suaminya sempat dirawat rumah sakit karena sering muntah darah.

Permintaan berikutnya ia sampaikan setelah bencana. Sebab meski kondisi sedang susah, tapi rokok suaminya tetap ngebul sepanjang hari.

Andina pun menyerah setelah suaminya lagi-lagi menolak. “Tinggal pintar-pintarnya, kita perempuan mengatur uang yang diberikan suami,” kata perempuan 36 tahun ini.

Kisah Andina mungkin hanya mewakili cerita dari banyak keluarga penyintas bencana di Sulawesi Tengah. Tingginya konsumsi rokok ikut mempengaruhi kehidupan keluarga penyintas yang ekonominya belum pulih setelah bencana.

***

Memang belum ada penelitian berapa jumlah penyintas yang sehari-harinya mengkonsumsi rokok. Tapi, sebelumnya, Riset Kesehatan Dasar 2013, menunjukkan Sulawesi Tengah menempati rangking ke-7 sebagai prevalensi rokok tertinggi yakni sebesar 30,7 persen. Angka ini di atas rata-rata prevalensi nasional yang mencapai 29,3 persen.

Secara umum, prevalensi merokok di Indonesia memang meningkat dari 27% pada tahun 1995, menjadi 36,3% pada tahun 2013. Artinya, saat ini dari setiap 3 orang Indonesia, 2 orang di antaranya adalah perokok dan rata-rata menghabiskan 12 batang rokok per hari. Ini menempatkan Indonesia sebagai perokok terbanyak ketiga di dunia setelah China dan India.

Apa kaitan konsumsi rokok dengan kesejahteraan keluarga? Bisa ditunjukkan dengan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional pada 2016, yang menyebut, pengeluaran rakyat Indonesia untuk rokok sebesar 13,8 persen. Pengeluaran rokok ini menempati rangking kedua setelah pengeluaran untuk padi-padian sebesar 14%.

Angka itu ternyata konsisten dalam 10 tahun terakhir. Sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) pengeluaran untuk rokok mengalahkan jumlah pengeluaran untuk kebutuhan bahan pangan lain seperti telur yang bermanfaat bagi peningkatan gizi keluarga.

Mari kita kembali mendengar cerita seorang istri dari seorang suami perokok berat. Sebut saja namanya Olivia yang tinggal di salah satu huntara. Ia mengaku suaminya kerap meminta uang saat kehabisan rokok. Padahal dalam sehari, suaminya yang menjadi tukang servis barang elektronik itu, bisa menghabiskan dua bungkus rokok.

Harga rokoknya pun tergolong mahal: Rp 26 ribu per bungkus yang berisi 16 batang. Berarti, dalam sehari, Olivia harus merogoh Rp 52 ribu, setara apabila ia membeli ½ kilogram daging sapi untuk mencukupi gizi keluarganya. Lalu, berapa pengeluaran dalam satu bulan? Cukup fantastis: Rp 1,5 juta.

Olivia pun sudah berulang kali meminta suaminya untuk berhenti merokok. Sebab bila dihitung-hitung, kata dia, uang belanja rokok itu bisa ditabung untuk kebutuhan sekolah anak-anaknya di masa akan datang. “Tapi semua saran dan nasihat itu, ya, gak mempan ” katanya.

Meski nyaris putus asa, ia tetap berharap suaminya itu berubah dan segera berhenti merokok.

Health Advocacy and Policy Advisor, Save the Children (STC), Hana Koedji Wadoe, mengatakan, tingginya konsumsi rokok memang berkorelasi kuat dengan upaya pemulihan ekonomi keluarga pascabencana. Sebab biaya membeli rokok akan mengurangi tabungan keluarga.

Uang keluarga juga akan tergerus, jika ada anggota keluarga sakit karena dampak merokok. “Dengan mengurangi merokok, keluarga bisa menabung uang untuk kebutuhan yang lebih mendesak,” ujarnya.

Bahkan hasil pengamatan Save the Children di lapangan, ada kondisi perempuan yang bekerja, hanya demi agar suaminya bisa membeli rokok. Kasus seperti ini, kata dia, bisa dikategorikan kekerasan. Sebab pihak perempuan sebenarnya tidak nyaman dan ada hak anak yang berkurang.

“Keuangan keluarga seharusnya diprioritaskan untuk kebutuhan sandang, pangan dan papan,” kata dia.

Untuk memperbaiki keuangan keluarga penyintas pascabencana, dia menjelaskan, maka, konsumsi rokok seharusnya dikurangi 1-2 bungkus perminggu atau per bulan. Uang tersebut lebih baik dialihkan untuk tabungan sekolah anak, membeli permainan anak atau dialokasikan untuk rekreasi keluarga.

Namun agar konsumsi rokok bisa berkurang, perlu dukungan dan apresiasi dari keluarga, termasuk pihak istri.

Huntara Tanpa Kawasan Merokok
Suratman terbiasa merokok di mana saja. Di tempatnya bekerja sebagai loper maupun di huntaranya. Seperti di temui malam itu, di awal September 2019, pria 60 tahun ini tak pernah lepas dari rokok saat berada di Huntara Jusuf Kalla, Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu.

Secangkir kopi hitam sisa pagi hari masih terletak di atas meja kecil, menemani Suratman menyesap batang rokoknya hingga paripurna. Suratman mengakui, konsumsi merokoknya tetap sama sebelum atau setelah bencana. Sebelum tinggal di huntara, ia pun terbiasa merokok di dalam rumah.

Dalam sehari ia bisa merogoh Rp 52 ribu demi dua bungkus rokok, yang setiap bungkusnya berisi 16 batang. Tapi ini adalah pengeluaran paling minimalis. Sebab, apabila sedang kumpul bersama kawan-kawannya seperti malam ini, Suratman bisa menghabiskan 3-4 bungkus sekaligus. “Merokok itu menghilangkan jenuh, sekaligus mempererat silaturahmi,” kata dia beralasan.

Sebenarnya sudah lima tahun ini, anak dan istrinya meminta Suratman berhenti merokok. Tapi itu bukan perkara gampang baginya yang sudah terbiasa merokok sejak SMA. “Berhenti merokok itu butuh proses dan tekad kuat untuk berhenti,” katanya.

Setelah menyesap rokok hampir separuh, ada beberapa tetangganya yang kemudian datang. Masing-masing menyalakan rokok, mengisapnya, sambil membincang dana jaminan hidup yang tak kunjung mereka terima.

Asap putih dari rokok mengepul di langit-langit huntara, lalu segera bercampur dengan udara. Bisa dihirup siapa saja, termasuk anak-anak mereka yang sedang bermain. Atau sejumlah perempuan yang sedang melintas.

Mereka yang tidak merokok, tapi terpapar asap rokok itu, dikenal dengan istilah perokok pasif. Pemandangan seperti ini memang jamak terjadi di huntara-huntara.

Menurut Kementerian Kesehatan, 75 persen bahaya asap rokok justru menimpa para perokok pasif, sebagian besar di antaranya adalah anak-anak dan perempuan. Padahal Setidaknya ada 4 ribu senyawa kimia berbahaya seperti sianida, tar, arsenik, benzene, yang dihirup oleh perokok pasif. Oleh karena itu, perokok pasif juga berpotensi mendapatkan penyakit-penyakit mengerikan seperti asma atau kanker paru-paru.

Tobacco Control Support Centre (2015), merilis, bahwa pada tahun 2007 sebanyak 40,5 persen penduduk semua umur (91 juta) terpapar asap rokok di dalam rumah. Pada tahun 2013, jumlah ini meningkat menjadi sekitar 96 juta jiwa. Sebesar 56 persen di antaranya, atau sekitar 12 juta masih berusia anak.

Fenomena ini juga diakui oleh Health Advocacy and Policy Advisor, Save the Children (STC), Hana Koedji Wadoe. Ia mengatakan, dari hasil pengamatan saat turun lapangan, memang terlihat kaum bapak dan lelaki muda yang merokok di dalam rumah atau di lingkungan hunian sementara (huntara). Demikian juga dalam pertemuan-pertemuan masyarakat, juga terlihat beberapa laki-laki merokok dalam ruangan.

Menurut Hana, untuk menghindari dampak buruk rokok bagi perokok pasif, Save the Children sering mendorong ibu membuat kesepakatan dengan suami agar tidak merokok dekat dengan anak-anak dan istri.

“Selain itu agar tidak merokok di dalam rumah, atau ibu-ibu harus menjauhkan anak dari suami yang sedang merokok,” kata Hana dihubungi Sabtu 31 Agustus 2019.

Tak hanya kepada kelompok ibu, Save the Children juga sering mengedukasi pihak ayah agar mendukung tumbuh kembang anak melalui pola hidup bersih dan sehat. Salah satu implementasi dari pola hidup sehat, yakni mengurangi atau berhenti merokok. “Sebab bahaya merokok bisa membuat bayi mengalami gangguan pernapasan,” kata dia.

Menurut Hana, untuk mengurangi dampak rokok terhadap kesehatan penyintas di masa pascabencana, membutuhkan sinergitas semua pihak. Dia mengusulkan agar penghuni dan koordinator huntara membuat kesepakatan bersama untuk mendirikan area khusus untuk merokok.

Kota Palu sebenarnya memiliki Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). KTR tersebut meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

Sayangnya, menurut Seksi Pencegahan dan Pengendalian PM dan PTM, Dinas Kesehatan Kota Palu, Mohamad Irzam, mengatakan, huntara maupun hunian tetap nantinya tidak masuk dalam kategori kawasan tanpa rokok, sebab itu termasuk pemukiman. Sehingga Dinas Kesehatan tidak ada rencana membuat kawasan khusus merokok di huntara. “Kami hanya bisa mensosialisasikan dan menekankan agar masyarakat bisa hidup sehat, ” katanya, 10 September 2019.

Meski begitu, ia mengatakan, penghuni huntara bisa menerapkan kawasan tanpa asap rokok, tergantung kesepakatan dan kepeduliaan masing-masing penghuni untuk berperilaku bersih dan sehat.

Senada dengan Dinas Kesehatan, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulteng, Ferdi Kana Lo, mengatakan, masyarakat bisa mengatur kawasan tanpa rokok di masing-masing huntara. “Namanya huntara pasti tidak semua aspek kehidupan yang nyaman bisa dipenuhi,” kata dia.***

Penulis : Ikram.
Editor  : Ika Ningtyas.

Sumber: Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI (https://bit.ly/2m3sFc8)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini