2 Ribu Warga Palupi Tak Terdata sebagai Penerima Jadup

0
982

Kesabaran Rima nyaris hilang setelah melihat namanya tidak terdaftar sebagai penerima dana Jaminan Hidup (Jadup). Setengah terisak, dia memprotes Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Kota Palu, Muhammad Nur Sidik, yang sedang duduk di hadapannya.

“Berarti sudah dua kali saya rugi,” katanya dengan nada meninggi, Kamis 19 September 2019.

Rima adalah warga kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu. Dia salah satu dari 40 ribuan korban gempabumi, tsunami dan likuefaksi yang melanda Kota Palu, 28 September 2018 silam. Di tengah terik yang membakar Kamis 19 September, dia bersama seratusan warga Palupi lainnya berunjuk rasa ke Dinas Sosial Kota Palu. Mereka protes karena tidak mendapat dana Jaminan Hidup.

Isi ruangan yang berisi sekitar 15 orang itu, mendadak senyap mendengar kegundahan hati Rima . “Saya tidak dapat hunian sementara meski rumah saya hancur tidak bisa ditempati,” katanya. Setahun ini, Rima terpaksa menumpang hidup pada kerabatnya. Dan, ini yang paling membuat Rima sebal, “Sekarang saya juga tidak dapat Jadup. Lalu kemana lagi saya mengadu?”.

Jaminan hidup adalah bantuan yang diberikan kepada masyarakat atau keluarga korban bencana berupa uang tunai untuk tambahan lauk pauk. Pemberian jadup menjadi hak korban bencana, sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2015.
Besarnya, Rp 10 ribu per orang per hari selama dua bulan. Seharusnya, menurut peraturan itu, Jadup harus diberikan setelah masa transisi darurat bencana selesai.

Di Sulawesi Tengah, transisi darurat berakhir pada 24 April 2019. Dengan demikian, idealnya Rima dan korban bencana lainnya sudah harus menerima pembagian Jadup pada 25 April lalu. Tapi, hingga kini, mereka tak kunjung menerima haknya.

Padahal, menurut koordinator aksi, Erfan Bakran, sejak November 2018, pihak kelurahan sudah empat kali meminta data warga, baik Nomor induk kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK).

Dari pendataan pertama, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palu memasukkan 2.036 keluarga dari Kelurahan Palupi sebagai korban bencana alam. Tapi pada April 2019, Kordinator Huntara Palupi, Kamruz, menemukan hanya 1.260 keluarga yang terdata sebagai penerima Jadup.

Mulanya warga Palupi gembira mendengar kabar bahwa Kementerian Sosial (Kemensos) sudah menyerahkan bantuan Jadup untuk Kota Palu pada 29 Agustus 2019. Kemensos mencairkan dana Jadup tahap pertama sesuai data penerima yang diajukan Pemkot Palu pada 7 Agustus 2019, yakni sebanyak 26.855 jiwa atau 7.007 keluarga.

Warga Palupi pun mengecek informasi itu ke kelurahan. Tapi mereka terkejut karena hanya 157 jiwa atau 32 keluarga yang terdaftar sebagai penerima Jadup tahap pertama. “Lalu data sisanya kemana? Padahal kami juga korban bencana,” tanya Kamruz, keheranan.

Simpang siur informasi itulah yang meresahkan warga Palupi. Mereka pun memilih mendatangi Dinas Sosial untuk meminta kejelasan.

Setelah berorasi dan membentangkan poster bernada protes, 10 perwakilan warga beraudensi dengan Pelaksana tugas Kadis Sosial Muhammad Nur Sidik, di ruangannya. Warga pun meminta Sidik membuka data, siapa saja penerima Jadup dari Kelurahan Palupi.

Di hadapan warga, Muhammad. Nur Sidik, menguraikan bahwa Pemkot Palu telah mengusulkan 40. 137 jiwa penerima Jadup ke Kemensos. Namun data ini masih harus diverifikasi kembali sesuai Nomor Induk Kependudukan dan nomor Kartu Keluarga. Hasilnya, Pemkot Palu baru berhasil memvalidasi 26.855 jiwa. Mereka ini yang menerima dana jadup tahap pertama dari Kemensos pada September 2019.

Sisanya, 13.282 jiwa masih dalam tahap verifikasi dan validasi. “ Kami terus bekerja keras dengan seluruh sumber daya yang ada. Termasuk melibatkan lurah, camat, serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,” kata Sidik.

Dengan sebuah layar, Sidik kemudian membuka data penerima Jadup dari Kelurahan Palupi. Hasilnya, benar seperti temuan Kamruz. Hanya 32 keluarga yang tercatat sebagai penerima Jadup tahap pertama.

Keterkejutan warga tak berhenti di situ. Setelah ditampilkan nama-nama 32 keluarga itu, ternyata hanya 21 keluarga yang datanya valid. Sedangkan 11 nama sisanya justru belum valid atau datanya tak lengkap.

Nah, dari seratusan warga yang ikut berunjuk rasa itu, tak satupun yang namanya tertera dalam data 21 keluarga penerima Jadup tahap satu.

Koordinator aksi, Erfan Bakran, pun emosi. Dia menuding pihak kelurahan yang tak becus mengawal nama-nama warganya yang menjadi korban. “Masak dari ribuan korban, hanya puluhan saja yang terdata,” katanya.

Warga pun mendesak agar Pemkot memasukkan data 2.160 keluarga Kelurahan Palupi sisanya dalam pengusulan tahap kedua. Dinas Sosial pun setuju dengan permintaan warga ini. Termasuk menyepakati tuntutan warga agar pencairan dana Jadup bagi 21 keluarga di Palupi ditunda.

Sekretaris Jenderal Pasigala Center, M.Khadafi Badjerey –lembaga yang mendampingi warga Kelurahan Palupi, mengatakan, apabila pencairan dana Jadup bagi 21 keluarga tetap dilakukan, itu bisa berdampak konflik sosial.

” Sementara ribuan warga terdampak, sudah berulang kali menyerahkan Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK), baik kepada RT/RW setempat maupun ke kelurahan, ” ujarnya.

Menurut Khadafi, data 2.160 keluarga tersebut nantinya akan diverifikasi dan divalidasi kembali oleh pihak kelurahan, lalu dimasukkan ke format pengisian Kemensos sebagai penerima Jadup. []

Reporter  : Ikram dan M. Faiz Syafar
Editor      : Ika Ningtyas

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini